Logo (dok. internet archive)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Forum Muda Nahdliyin Yogyakarta meminta agar kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) tidak bersinggungan langsung dengan politik praktis. Meskipun juga tidak meninggalkan hubungan penting dengan kepemimpian nasional
guna menjaga keutuhan bangsa, perdamaian manusia, pendidikan yanghumanis, dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kebijakankebjakan nasional.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Koordinator Forum Muda Nahdliyin Yogyakarta, Nurul Huda SA menjelang Muktamar NU ke-34 di Lampung, pada 23-25 Desember mendatang.
“Kepemimpinan NU harus bisa menjaga jarak dengan politik praktis,” tegas Huda dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Minggu (24/10/2021).
Selain itu, Huda juga mendesak adanya regenerasi Kepemimpinan di Pengurus Besar NU (PBNU) pada periode 2022-2027 mendatang. Mengingat, dari dela[an nama calon Ketua Tanfidziyah yang dirilis berdasarkan hasil survei Lembaga Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), semuanya masih mengesankan Jawa Timur sentris.
Tujuh kandidat yang dimaksud, yakni: (1) KH. Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jawa Timur); (2) KH. Hasan Mutawakkil Alallah (Mantan Ketua PWNU Jatim); (3) KH. Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU Petahana); (4) KH. Bahaudin Nursalim alias Gus Baha; (5) KH. Yahya Cholil Staquf (Katim Aam PBNU); (6) KH. Marsudi Syuhud (Ketua PBNU); (7) KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan (Wakil Ketua PWNU Jatim); dan (8) KH. Ali Maschan Moesa (Mantan Ketua PWNU Jatim).
“Tidak adakah nama-nama selain yang disebutkan dalam survei itu, yang memiliki komitmen, loyalitas, dan integritas terhadap NU?,” tanya Huda.
Pihaknya mengusulkan agar PBNU melakukan regenerasi dan tashlih yang cukup mendasar untuk kepemimpinan NU mendatang. Diantaranya dengan memberi kesempatan bagi generasi muda NU yang potensial, memperhatikan santri dan alumni pesantren untuk berkiprah di tengah era disrupsi, serta memperhatikan pendidikan yang dikelola oleh NU. Oleh karena itu, forum mengusulkan lebih dari 20 nama calon dari berbagai daerah yang menurut mereka layak untuk memimpin NU ke depan.
“Kepemimpinan NU hendaknya terlibat aktif dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan warga NU dengan pihak-pihak tertentu, seperti korporasi, sebagaimana yang sering terjadi,” pintanya.
Sementara dalam proses pemilihan Rais Am, Huda berharap agar tetap menggunakan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Sedangkan pemilihan Ketua Tanfidziyah tetap menggunakan sistem pemilihan lansung oleh peserta Muktamar. (Ed-01)
