FPPI Sebut Perpanjangan Kontrak JICT Jilid II, Bentuk Pemufakatan Jahat Penjualan Aset Nasional

Bedah Buku “Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta,” di Sanggar Maos Tradisi (SMT) Sleman, 15 Agustus 2018. (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) menyebut, perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk kedua kalinya (Jilid II) oleh Hutchison Ports merupakan bentuk pemufakatan jahat penjualan aset nasional. Hal itu ditegaskan Ketua FPPI, Nova Sofyan Hakim dalam Bedah Buku “Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta,” di Sanggar Maos Tradisi (SMT) Sleman, 15 Agustus 2018.

Karenanya, sejak dua tahun terakhir FPPI melakukan perlawanan atas proses perpanjangan kontrak JICT jilid II yang melibatkan Pemerintah dan tokoh lintas negara tersebut. Sebab menurutnya, JICT yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memegang peran vital dalam menangani 40-60 % arus ekspor impor ibukota dan nasional.

“Kami menginginkan pengelolaan gerbang ekonomi nasional yang memegang peran besar bagi perdagangan di Indonesia patuh terhadap hukum dan memiliki dampak sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” tegas Nova.

Hutchison Ports merupakan operator pelabuhan terbesar di dunia yang dimiliki oleh Li Ka Shing asal Hong Kong. Perusahaan raksasa asing ini sekaranf disebut-sebut telah menguasai pengelolaan pelabuhan sedikitnya di 50 Negara, termasuk salah satunya di Indonesia.

Di JICT, kata Nova, Hutchison menguasai 51% saham sejak 1999-2019, dan di Koja container Terminal, perusahaan asing ini menanamkan saham sebesar 48%, dari tahun 1998-2018. Padahal, JICT dan Koja yang berada di kawasan Teluk Jakarta itu memegang peranan penting terhadap ekonomi nasional dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam perpanjangan kontrak Jilid II itu, lanjut Nova, melibatkan diantaranya, Menteri BUMN, petinggi Hutchison Hong Kong, Pengusaha Nasional, Direksi PT Pelindo II, Bankir Deutsche Bank, Rotaschild dan sejumlah pihak lainnya.

Diungkapkan Nova, tujuh tahun sebelum kontrak Jilid I habis di tahun 2019 atau tepatnya tanggal 27 Juli 2012 lalu, RJ Lino yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelindo II telah meminta proposal Hutchison untuk perpanjangan kontrak JICT dan Koja. Bagi FPPI, itu merupakan salah satu bentuk kejanggalan dalam kontrak JICT dan Koja yang diduga juga sarat dengan penyimpangan hukum.

“Berdasarkan hasil audit Investigatif BPK RI, perpanjangan kontrak JICT – Koja tanpa ijin konsesi dari otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, sesuai UU No 17 Tahun 2008,” sesalnya.

Penunjukan Hutchison sebagai mitra perpanjangan kontrak JICT-Koja pun dilakukan tanpa prosedur dan ketentuan, serta perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, Negara dirugikan sekitar Rp 4,08 Triliun dari kasus JICT, dan Rp 1,83 Triliun untuk Kasus Koja.

Kejanggalan lainnya, pada Mei 2015, Pelindo II menerbitkan Global Bond Rp 20,8 Triliun, dengan syarat pencairannya adalah perpanjangan kontrak JICT – Koja kepada Hutchison untuk periode 2015 – 2039. Dari situ terindikasi bahwa kreditur Global Bond adalah Hutchison.

“Proyek Global bond mangkrak dan 50% dana masih menganggur. Saat ini, Pelindo II terbebani bunga global bond Rp 1,2 Triliun per tahun yang dibayar dari sewa tahunan kontrak JICT-Koja,” sebutnya lagi.

Lebih lanjut pihaknya mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas pemufakatan jahat dalam penjualan dua aset nasional yang mengakibatkab hilangnya potensi ekonomi dan kedaulatan NKRI tersebut.

BUMN Harus Bersih dari Pencari Rente

Menanggapi paparan FPPI, sosiolog UGM, Ari Sudjito berpandangan bahwa selama ini memang ada kecenderungan BUMN selalu didera pada situasi di mana para pencari rente (rent seeker) terlalu banyak dalam struktur birokrasi. Padahal semestinya, pengembangan BUMN sebagai pilar ekonomi yang berpihak pada kepentingan umum itu lebih penting ketimbang hitung-hitungan laba atau keuntungan belaka.

“BUMN kita memang harus dibersihkan dari kecenderungan pencari rente itu,” ujar Ari.

Jika BUMN direformasi, imbuh Ari, maka bisa menjadi salah satu mesin baru untuk penyelamatan ekonomi nasional. Reformasi dalam arti tidak sekedar bersih dari korupsi tetapi juga memberi kemanfaatan besar bagi rakyat.

Inclusive Cooperative Economic Market System Pemutus Mata Rantai Pemburu Rente?

Sementara Dosen dari Universitas Pertahanan (Unhan), Aris Arif Mundayat yang menyikapi persoalan itu dari kacamata ketahanan ekonomi nasional berpendapat, jika model pengelolaan JICT di Teluk Jakarta itu terus berkembang di semua pelabuhan Indonesia, maka Indonesia terancam akan kehilangan kedaulatan, karena penguasan pelabuhan lebih banyak dipegang oleh pihak asing.

“Ini menjadi satu persoalan karena kita tidak memiliki kendali soal pelabuhan. Padahal, pelabuhan adalah pintu masuk dari seluruh proses perdagangan maupun proses-proses sosial lainnya,” anggap Aris.

Jika dalam konteks pengelolaan pelabuhan di Indonesia yang dipraktekkan Liberal Economic Market System (LEMS) sebagaimana yang pernah ditetapkan sistemnya oleh Amerika dan Inggris, maka yang muncul di Indonesia adalah para pemburu rente sehingga berdampak negatif pada keseluruhan potensi yang dimiliki Indonesia. “Ini dari sisi ketahanan ekonomi berbahaya,” ucap Aris.

Di Amerika dan Inggris, paparnya, implikasi penerapan LEMS justru meningkatkan jumlah generasi milenial, dengan karakter yang sangat tergantung pada sumber pekerjaannnya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk lepas dan mandiri, meskipun posisinya sebagai tenaga kerja sangat lemah karena posisi serikat pekerja yang tak berperan.

Oleh karena itu, Aris mengaku tengah menggagas inclusive cooperative economic market system yang ia klaim akan menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai para pencari rente tersebut.

Sistem ini menekankan pada prinsip inklusif, kebersamaan, dan berbagi sehingga pelabuhan bisa menjadi ujung pemasaran produk nasional, dan posisi serikat pekerja tidak lagi terintimidasi. Hanya saja syaratnya, Negara menguasai modal sedikitnya 51%. Sementara 49% sisa sahamnya bisa dishare melalui pasar, dengan prioritas untuk mereka yang masuk dalam jaringan Inclusive Cooperative Economic Market System dan supply chain.

Para pemburu rente, dalam konsep sistem ini nantinya, diharapkan bisa bertransformasi menjadi bagian dari supply chain tanpa harus menguasai sistem pasar menjadi monopsoni Dengan begitu, mata rantai pemburu rente bisa terputus, karena mereka tidak lagi menjadi parasit dalam sistem, melainkan lebih produktif sebagai bagian dari supply chain. (sutriyati)