Generasi Muda Dinilai Abai Dengan Sistem Pengetahuan Lokal

Diskusi tentang Budaya di Dinas Kebudayaan DIY, Senin (4/4/2016). (Januardi/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com)- Begitu dominannya sistem pengetahuan yang berasal dari barat, membuat generasi muda tidak menyadari bahwa jauh sebelumnya, bangsa Indonesia telah memiliki sistem kebudayaan dan pengetahuannya sendiri.

Hal itu seperti dipaparkan Budayawan, Herman Sinung Janutama, dalam Diskusi tentang Budaya di Dinas Kebudayaan DIY, Senin (4/4/2016). Herman mengatakan, berdasarkan penelitian kepulauan Nusantara, khususnya pulau Jawa, berada pada ujung selatan lempeng Eurasia.

“Artinya, secara geologis, kepulauan kita punya posisi strategis. Ia sebagai penyangga lempeng Eurasia yang lebih luas dibanding kepulauan lainnya,” ujarnya.

Baca Juga:  LBH Yogya daftarkan pra peradilan penetapan tersangka mahasiswa Papua

Menurutnya, para leluhur telah mengetahui hal tersebut. Sehingga mengeluarkan gelar atau nama yang memiliki makna sebagai penyangga, seperti Hamengku Buwono, Mangkubumi, dan Amangkurat.

Namun, Ketua Lembaga Seniman dan Budaya Muslim Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Hasan Basri menilai, banyak orang yang saat ini meremehkan pengetahuan para leluhur tersebut. Pengetahuan cenderung dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional dan bersifat tradisional atau kuno.

“Kenapa banyak orang tidak percaya bahwa leluhur punya kebudayaan dan sistem pengetahuannya sendiri?” Tanya Hasan.

Baca Juga:  Jelang Pelaksanaan UMK 2015, Disnakertrans DIY Buka Posko untuk Pengusaha

Ia menilai, hal itu merupakan dampak dari kolonialitas. Belanda yang begitu lama menjajah Indonesia, tidak hanya mengambil sumber daya alam. Tapi juga di bidang pengetahuan, dengan menghapus tatanan pengetahuan lokal yang telah ada.

“Itu adalah gaya penjajahan Belanda. Mereka bahkan punya lembaga yang kerjanya mengawasi kebudayaan lokal,” anggapnya.

Sementara itu, Harry Cahya dari Aliansi Masyarakat Peduli Tata Ruang Yogyakarta menuturkan, kepedulian terhadap tatanan pengetahuan lokal bisa diaplikasikan dalam bentuk tata ruang wilayah berbasis lokal.Tidak semata- mata melihat dari segi ekonomi dan menjadikannya komoditas.

Baca Juga:  Pertemuan Jokowi - Prabowo di mata Pengamat Politik Yogya

“Tapi sayang, saat ini banyak Perda tata ruang yang mengarahkan bumi sebagai komoditas, misalnya tentang tata ruang rumah susun,” keluh Harry. (Ed-03)

Kontributor: Januardi