Gugatan soal UUK DIY picu Pro Kontra, Ini Penjelasan Pemohon

Ilustrasi (mahkamahkonstitusi.go.id)

JAWA TIMUR (kabarkota.com) – Keberanian warga Jawa Timur, Muhammad Sholeh mengajukan gugatan atas sejumlah pasal dalam Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY telah memicu pro dan kontra di masyarakat, termasuk warga Yogyakarta. Akibatnya, akun media sosial pengacara asal Sidoarjo itu pun menjadi sasaran kekesalan dan bullying sejumlah pihak yang kontra atas gugatan Sholeh di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun begitu, Sholeh mengaku optimistis bahwa gugatan sejumlah pasal yang menyangkut syarat pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY itu akan dikabulkan oleh MK nantinya.

“99 persen saya optimis dikabulkan, sebab persoalan yang saya ajukan jelas dan tidak butuh tafsir dari MK. Semoga gugatan ini menjadi pelajaran politik buat publik tentang makna keistimewaan suatu daerah,” kata Sholeh saat dihubungi kabarkota.com, Sabtu (4/6/2016).

Adapun sejumlah pasal dalam UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang dipermasalahkan pemohon adalah sebagai berikut: ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26,Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k UU Keistimewaan DIY.

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, tata cara pengajuan calon, serta verifikasi dan penetapan gubernur dan wagub.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUK DIY yang mensyaratkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur menurutnya adalah hal yang tidak demokratis. Sebab, pemohon merasa haknya untuk dipilih sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur terhalang.

“Negara ini berbentuk republik, bukan monarkhi, maka jabatan publik tidak boleh turun temurun, semua punya kesempatan yang sama. Bukan berarti ketika jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY itu dipilih seperti daerah lain, lantas keistimewaannya hilang, tentu tidak. Yogyakarta akan tetap istimewa,” anggapnya.

Terlebih, Sholeh pada dasarnya juga tidak mempermasalahkan keberadaan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam. Ia hanya ingin mendudukan permasalah sesuai ketentuan UUD 1945 yang menyebut semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, termasuk untuk menjadi calon kepala daerah. Hal lain yang melandasi gugatan Pemohon adalah Tahta Sultan dan Adipati Paku Alam itu seumur hidup. Sebab, dengan jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah lstimewa Yogyakarta yang seumur hidup maka cenderung tidak bisa dikontrol oleh siapapun.

“Negara memang mengakui satuan pemerintah daerah istimewa dan khusus, seperti Yogyakarta, Aceh, dan Papua. Tetapi, berarti membolehkan jabatan gubernur seumur hidup, ini republik bukan monarkhi,” tegasnya lagi.

Ia juga menampik adanya anggapan bahwa dirinya tidak paham sejarah keistimewaan DIY sehingga mengajukan judicial review atas UU tersebut. Mengingat, kata Sholeh, gugatan yang ia ajukan juga berdasarkan pertimbangan hukum ketata-negaraan.

“Intinya bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak menjadi gubernur DIY, dan tidak ada orang di belakang saya yang memanfaatkan gugatan ini,” imbuhnya.

Hanya saja Sholeh menambahkan, gugatan tersebut sengaja dilayangkan karena berbarengan dengan momentum pilkada serentak 2017 di mana jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY selama lima tahun juga akan berakhir pada tahun tersebut.

Jika nantinya gugatan itu dikabulkan MK, maka bukan tidak mungkin pada Pilkada 2017 mendatang DIY juga akan menggelar Pilgub sebagaimana daerah-daerah lainnya.

Sholeh bahkan menyatakan siap untuk maju sebagai bakal calon gubernur DIY jika nantinya Pilgub benar-benar digelar di Yogyakarta.
“Kalo soal itu (pencalonan diri sebagai calon gubernur DIY), jika ada yang lebih baik dari saya biar mereka saja, tapi jika tidak ada, supaya tidak calon tunggal, maka saya siap maju,” ujar Sholeh. (Rep-03/Ed-03)