Hari Ibu, Presiden Joko Widodo Diminta Kurangi Rasio Angka Kematian Ibu

Presiden Joko Widodo bersama sang ibu. (Sumber: tempo.co)

JAKARTA (kabarkota.com) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati meminta pada pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan perbaikan kualitas ibu di Indonesia. Menurut Okky, peringatan hari Ibu pada Senin (22/12) ini harus menjadi momentum hal tersebut. "Target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 semestinya dapat terlaksana dengan baik," kata Okky, Senin (22/12).

Ia menjelaskan, selain memperbaiki kualitas ibu, pemerintah juga penting memperhatikan pencapaian target penurunan angka kematian anak yang ditargetkan mengurangi 2/3 rasio kematian anak balita, dan juga meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi 2/3 rasio kematian ibu. Menurut dia, MDGs juga mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Baca Juga:  19 Pasien di Indonesia Positif Corona

Okky mengungkapkan, gagasan pengurangan jam kerja untuk perempuan oleh pemerintahan Jokowi tampak memihak pada kaum ibu. Namun demikian, kata Okky, diam-diam ide itu memukul mundur praktek kesetaraan gender yang dikesankan urusan mendidik anak adalah hanya menjadi tanggungjawab ibu.

"Saya sarankan, jika ada niat memberi previlige kepada perempuan, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan. Mengurangi jam kerja yang justru akan menutup peluang bagi para ibu profesional menduduki posisi yang setara dengan para laki-laki di tempat kerja," katanya.

Baca Juga:  Pasca Aksi 4 November 2016, AJI Himbau Media Massa Laksanakan Kode Etik

Okky menambahkan bonus demografi yang Indonesia miliki pada tahun 2020-2030 harus dari sekarang pemerintah persiapkan. Salah satu cara untuk memastikan bonus demografi yakni dengan memastikan kesehatan para ibu.

Ia menilai peran ibu dalam menyiapkan generasi ke depan memiliki peran yang sangat vital. Ancaman bonus demografi seperti HIV/AIDS, narkoba, dan miras harus diantisipasi serius oleh pemerintah. "Fakta di lapangan ini harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum," kata dia. (suara.com)