Hikmah Diniah (dok. kabarkota.com)
BANTUL (kabarkota.com) – Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember oleh masyarakat Indonesia sejatinya merupakan tonggak sejarah perjuangan perempuan sebagai bagian dari perjuangan bangsa yang dijiwai oleh Sumpah Pemuda 1928.
Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan keputusan presiden untuk menetapkan dukungan atas Kongres Perempuan III. Melalui Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 akhirnya Hari Ibu resmi menjadi Hari Nasional hingga sekarang.
Di masa kini, di mana para perempuan memiliki ruang yang semakin luas untuk berkiprah di ranah publik dengan berbagai perannya, tak henti-hentinya turut terlibat aktif dalam pembangunan maupun memperjuangkan hak-hak kaumnya di tengah kuatnya cengkraman budaya patriarki .
Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh seorang aktivis perempuan di Yogyakarta, Hikmah Diniah. Perempuan yang akrab dipanggil Ima ini sejak tahun 1994 atau tepatnya ketika pertama kali menginjakkan kakinya di Yogyakarta, sudah “berkenalan” dengan pergerakan, melalui berbagai organisasi yang ia ikuti. Mulai dari organisasi kampus, hingga Non Government Organization (NGO) yang memperjuangkan hak-hak perlindungan bagi buruh perempuan.
Terakhir, sejak empat tahun terakhir, perempuan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini aktif di Divisi Kegiatan, Pendidikan, dan Pelatihan di Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) Yogyakarta. Sebuah Lembaga Non Pemerintahan yang konsens memperjuangkan hak-hak perempuan pekerja informal, pekerja rumahan, dan buruh gendong.
Terlahir dari keluarga yang lekat dengan budaya patriarki hingga melihat posisi ibunya sebagai perempuan yang “nrimo” mendapatkan perlakukan kurang adil dari ayahnya, membuat Ima kecil mengenyam banyak pengalaman tak menyenangkan.
Namun, darah pergerakan yang menurun dari sang ayah, membuat ibu satu anak ini tak lantas menyerah dengan keadaan. Kepindahannya ke Yogyakarta yang sebenarnya tujuan awal untuk menempuh kuliah di UGM, sekaligus ia manfaatkan untuk mengikuti berbagai organisasi dan pergerakan mahasiswa di era Orde Baru. Keluar masuk jeruji besi karena dianggap melawan pemerintahan Orde Baru dan cibiran terhadap dirinya dari orang-orang sekitar, tak lantas membuatnya ciut nyali.
“Hidup bermakna bagi saya itu ketika saya bisa melihat orang, terutama kaum perempuan tersenyum, karena sesuatu yang kita lakukan untuk mereka,” ucap Ima kepada kabarkota.com, saat ditemui di kediamannya, Sabtu (22/12/2018).
Ibu dari Muhammad Galih Hilir Daeng Olla ini mengakui, tak gampang meyakinkan orang-orang termasuk suaminya sendiri yang tak memiliki background sebagai aktivis, bahwa apa yang dilakukannya semata-mata untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan pekerja informal, pekerja rumahan, dan buruh gendong yang selama ini tak dianggap.
Beruntung karena pada akhirnya istri dari Ariyo Nugroho ini bisa meyakinkan suaminya hingga mendapatkan support untuk terus berada di garis perjuangannya membela kelompok perempuan pekerja tersebut.
Saat ditanya adakah minat untuk masuk ke Partai Politik atau maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melalui parlemen, Ima menyatakan, hingga saat ini belum ada niatan. Ada kekhawatiran jika dirinya nanti justru tak akan bisa berbuat banyak, saat duduk sebagai anggota dewan.
“Tanpa harus menjadi anggota dewan, dengan seperti ini pun saya merasa lebih leluasa bergerak untuk memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.
Bukan sekedar isapan jempol, karena berkat perjuangannya bersama para perempuan pekerja informal, pekerja rumahan, dan buruh gendong, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kini tengah mengupayakan Peraturan Daerah (Perda) yang akan pada intinya mengakui mereka sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindunngan dan terpenuhi hak-haknya sebagai tenaga kerja pada umumnya.
Sebuah capaian yang menurutnya luar biasa, karena dulunya para perempuan pekerja yang ia dampingi tak pernah tahu menahu tentang hak-haknya, kini menjadi berani bersuara memperjuangkan hak, serta dilibatkan langsung dalam berbagai forum strategis di lingkungannya masing-masing hingga ke Pemda.
Sosok Ima hanyalah satu dari segelintir perempuan di DIY yang berani “mendobrak” kuatnya cengkraman patriarki, dengan tanpa melupakan kodratnya sebagai istri dan ibu yang menjadi panutan bagi keluarganya.
Peran Dituntut Berperan Aktif dalam Pembangunan
Hal tersebut, sesuai dengan harapan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang disampaikan secara tertulis, saat membuka acara Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) DIY, di kompleks Kepatihan Yogyakarta, 21 Desember 2018.
Dalam sambutan yang Sekretaris Daerah DIY, Gatot Saptadi, Sultan berharap agar pemberdayaan perempuan tak sekedar menjadi masalah perempuan, tapi bagian dari pembangunan nasional.
“Pembangunan nasional menuntut keikutsertaan perempuan secara aktif,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Utari Sukanto yang menganggap, perempuan di akar rumput rata-rata tak mengetahui tentang hak-hak dan kewajibannya, sehingga perlu diedukasi.
Sama halnya dengan pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, yang berpendapat bahwa semua kegiatan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan perempuan dan anak, selalu bergesekan dengan politik.
Karenanya, istri Gubernur DIY ini mendorong agar para perempuan untuk berkiprah di ranah publik, utamanya di dunia politik agar bisa menjadi bagian dari penentu atau pengambil kebijakan yang pro perempuan dan anak. (Rep-02)
