Aksi HMI Cabang Yogyakarta di depan Kantor Pertamina DIY, Jalan Margo Utomo/Mangkubumi, Yogyakarta, Senin (17/11). (Sutriyati/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com)
– Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, Erina
Dewi menilai, rencana pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk
pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan langkah yang tepat. Penilaian itu disampaikan evina di sela-sela aksi HMI cabang Yogyakarta
menolak rencana kenaikan harga BBM, di halaman kantor Pertamina
Yogyakarta, Senin (17/11).
Menurut Erina, seharusnya pemerintah bukan menaikkan harga BBM,
melainkan mengoptimalkan anggaran di berbagai sektor, seperti sektor
pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran 20 persen, anggaran BPJS,
dan pemasukan di bidang Perpajakan. "Selama ini masyarakat hanya disuguhi persoalan pelaporan keuangan
Petamina yang defisit, tetapi tidak pernah dijelaskan mengapa mengalami
defisit," kata Evina kepada wartawan.
Erina juga mengaku, berdasarkan hasil survei di sejumlah SPBU di
Yogyakarta, pihaknya masih menemui banyak kendaraan plat merah yang
menggunakan BBM bersubsidi dan ketika ditegur justru marah. Selain itu, tambah Evina, berdasarkan pelaporan dari Kementrian Kelautan
dan Perikanan, banyak BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan
justru diberikan kepada kapal-kapal besar.
"Jadi yang terpenting sekarang, bagaimana pemerintah bisa melakukan
pengetatan di tingkat elit. Pertamina harus mampu merealisasikan BBM
yang bisa dinikmati seluruh rakyat," serunya.
Evina juga berpendapat, solusi yang seharusnya diambil oleh pemerintah
adalah dengan menekan semaksimal mungkin pertumbuhan laju perceptan di
daerah, khususnya di bidang transportasi, khususnya kendaraan pribadi.
Sementara, perwakilan dari pihak pertamina yang sempat menemui massa
aksi, Eko Novarianto berdalih bahwa kenaikan harga BBM merupakan
kebijakan dari pemerintah pusat. Meski pun sebagai bagian dari serikat
pekerja, pihaknya juga akan merasakan beratnya dampak dari kenaikan
harga BBM itu nantinya. "Yang jelas sebagai pengusaha perminyakan di Indonesia, kami juga menolak itu," ungkap Eko di hadapan para mahasiswa.
Oleh karena itu, Eko yang juga staff fungsi SDM PT Pertamina cabang
Yogyakarta meminta, agar para mahasiswa turut memperjuangkan penolakan
kenaikan harga BBM ini hingga tingkat DPR RI, sebab para wakil rakyat
yang memiliki kewenangan untuk menaikkan harga tersebut.
Dalam aksi kali ini, puluhan mahasiswa tersebut sempat mencoba merengsek
masuk ke gedung Pertamina untuk melakukan audiensi. Namun, akhirnya,
pihak pertamina hanya bersedia menemui massa aksi di halaman gedung dan
memberikan penjelasan, sebelum akhirnya para demonstran membubarkan diri
menuju ke kantor DPRD DIY, dengan menuntun puluhan kendaraan mereka.
SUTRIYATI
