Wawancara kabarkota.com dengan Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Ernowo (kanan), pada Senin (27/7/2020). (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, membuat para pelak7 bisnis perhotelan dan restoran di DIY kian terpukul.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Ernowo mengungkapkan, saat ini kemampuan bisnis hotel dan restoran di DIY ada yang terbilang masih kuat, setengah kuat, pingsan, dan hampir mati.
Menurutnya, kelompok yang kuat ini rata-rata hotel berbintang 4 dan 5 yang angkanya sekitar 40 persen saja dari total anggota PHRI DIY. Sisanya, rata-rata kondisinya memprihatinkan.
“Itu saja yang kuat, kemarin laporan kepada kami sekarang sudah mulai goyah,” kata Deddy kepada kabarkota.com, Seninb (27/7/2020).
Hal itu, lanjut Deddy, lantaran hotel dan restoran yang selama ini mengandalkan kunjungan wisata dan mice, selama pandemi tak ada kunjungan sama sekali. Sementara, beban biaya operasional yang ditanggung pengusaha sangat besar, untuk kebutuhan dasar saja, seperti pembayaran tagihan listrik, gaji karyawan yang masih bekerja, dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Dari sekitar 400 anggota PHRI DIY, sebut Deddy, baru 120 hotel dan restoran yang mulai membuka kembali hotelnya. Itu pun sekedar untuk bertahan. Sebab, kemampuan hotel dan restoran bintang 3 ke bawah itu hanya sampai bulan Juni. Sedangkan hotel bintang 4-5 diperkirakan sampai bulan Juli ini.
Untuk itu PHRI berharap, di masa transisi menuju kenormalan baru
atau “pranatan anyar” ini semangat “guyub sesarengan”, saling tolong-menolong bisa benar-benar diwujudkan. Selain pemberian bantuan berupa stimulus-stimulus.
Bagi Pemerintah, Deddy mendesak agar Pemda bisa membantu hotel dan restoran bangkit dengan mendongkrak mice, diantaranya, mengalihkan kegiatan-kegiatan rapat maupun pertemuan dinas ke hotel-hotel.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana berpandangan bahwa saat ini kondisi keuangan daerah sangat terbatas karena difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sementara, pemasukan daerah dari berbagai pajak juga menurun drastis.
“Kami tidak menolak itu, hanya saja, kami pertimbangkan step by step,” tegas mantan anggota DPRD Sleman ini.
Mengingat, kata dia, Pemda juga memiliki banyak beban untuk merecovery sektor-sektor lainnya. Termasuk pemberian Bansos bagi masyarakat terdampak, khususnya yang kurang mampu. (Rep-01)
