Hunian Vertikal di Yogya, Kebutuhan untuk Siapa?

Ilustrasi: hunian vertikal di kawasan Jalan Tentara Pelajar Yogyakarta (Sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir, Pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sekitarnya mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat terkait kebijakan yang mengakibatkan masifnya pembangunan hunian vertikal berupa hotel dan apartemen.

Aktifis warga berdaya, Elanto Wijoyono menyesalkan maraknya pembangunan hunian modern tersebut,  mengingat, Pemkot maupun Pemkab sampai dengan saat ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang apartemen.

"Undang-undang tentang Rumah Susun pun secara normatif tidak mengatur keberadaan apartemen," ungkap Elanto dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun: Menyikapi Perkembangan Vertikal di Perkotaan Yogyakarta di auditorium FTSP UII, Selasa (22/12).

Baca Juga:  Dianggap Wewenang Terlalu Luas, KPI Cari Alternatif Revisi UU Penyiaran

Selain itu, hadirnya vertical housing ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada perubahan kultur masyarakat. Karenanya, banyak pandangan skeptis terhadap proyek rumah susun ini yang akan  memindahkan warga dari dalam kota ke pemukiman rumah susun sebagai kebijakan yang janggal

"Konsep hunian vertikal masih banyak tantangan, kaitannya dengan budaya padahal hunian itu tujuannya menempatkan bagaimana orang-orang bermukim," imbuhnya.

Pihaknya juga mempertanyakan urgensi vertical housing ini di perkotaan Yogyakarta."Di Karangwuni dan Gadingan, warga tidak butuh apartemen, namun tiba-tiba ada proyek tersebut, lalu siapa yang sebenarnya membutuhkan?" Tanya Elanto.

Baca Juga:  84 persen warga kota Yogya ter-cover BPJS Kesehatan

Kepala Bidang Sarpras Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa saat ini, perumahan di perkotaan memang diprioritaskan vertikal karena sudah tidak bisa lagi ruang untuk membangun secara melebar.

Sementara terkait perizinan pendirian bangunan vertikal itu, Made berpendapat semestinya sistem perizinan yang kuat  bisa menjadi pengendali. Sayangnya, dalam praktinya, ia mencontohkan, izin AMDAL tidak mampu menjamin terjadinya kerusakan lingkungan, karena posisinya hanya sebagai prasyarat, setelah adanya rekomendasi izin pembangunan.

Baca Juga:  Jumlah Pasien Positif Corona Diklaim Turun, Pemkot Yogya tetap Masifkan Rapid Test

Di samping itu, Rizky dari perwakilan dari Dinas Perhubungan DIY juga menganggap pentingnya Analisis Dampak Lalu-lintas (Amdalalin) dalam setiap proses pembangunan hunian vertikal itu.

Sementara, Pakar tata ruang UII, Suparwoko menganggap pentingnya Community base vertical housing sebagai pengontrol kebijakan pemerintah.

"Aturan-aturan mainnya harus disiapkan oleh pemerintah. Masyarakatnya juga harus siap, sebab jika tidak justru akan menimbulkan konflik," ujarnya. (Rep-03/Ed-03)