ICM: Momentum bagi Jokowi Buktikan “The Real Presiden”

Kepala BNPT, Tito Karnavian (viva.co.id)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Penunjukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden, Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan banyak respon positif dari berbagai pihak.

Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM), Triwahyu KH berpendapat, penunjukan tersebut sebagai momentum berharga bagi Jokowi untuk membuktikan ke publik ke depan agar benar-benar sebagai “the real presiden” dalam berbagai tindakan dan kebijakannya, untuk benar-benar melaksanakan agenda Nawa Cita, bukan petugas partai semata.

“Penunjukkan terhadap Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi cukup mengagetkan publik, karena bukan rahasia umum lagi, Ketua Umum PDIP selama ini Megawati mendorong Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Baca Juga:  Wisata Selfie dalam Air, Di sini Tempatnya

“Kami sebagai bagian masyarakat sipil di Indonesia tetap dalam posisi kritis dan independen atas siapapun Kapolri ke depan, karena pengawasan terhadap Polri mutlak dilakukan publik karena -pinjam Lord Acton- “kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup”, kata Wahyu saat dihubungi kabarkota.com, Sabtu (18/6/2016).

Pihaknya berharap, agar Kapolri yang baru nantinya bisa memastikan reformasi polri benar-benar terjadi tak hanya jadi tulisan indah di “blue print” Reformasi Polri, melainkan terbangun Polri yang pro penegakan hukum berkeadilan.

“Polri bersih yang pro pemberantasan korupsi dan mafia hukum dengan mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi dan mafia hukum, termasuk mendukung penuh KPK dengan meninggalkan pola “kriminalisasi” terhadap pimpinan KPK dan pegiat anti korupsi sebagaimana saat Komjem Buwas sebagai kabareskrim dulu,” pintanya..

Baca Juga:  Ini Figur Ideal Jaksa Agung dan Kapolri Baru versi IPW

Lebih lanjut, ICM juga mendorong Kapolri ke depan agar melaksanakan perintah Presiden dengan tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran yang pro kekerasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah2. Kasus-kasus kekerasan yang macet harus dituntaskan demi efek jera terhadap kelompok pro kekerasan sehingga meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri.

“Dgn latar belakang sebagai Kepala BNPT, kami meminta agar Kapolri lebih berhati-hati, dalam agenda pemberantasan terorisme.
“Kasus Siyono yang sedang diadvokasi PP Muhammadiyah menjadi contoh kongkrit agar pemberantasan terorisme tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh melanggar hukum dan HAM,” tegas Wahyu.

Baca Juga:  Kematian Mahasiswa UGM di Gunung Semeru Masih Misteri

Kapolri Baru, lanjutnya, juga harus mampu menuntaskan hutang kasus kekerasan terhadap Jurnalis termasuk kasus Udin di Yogyakarta, yang Agustus 2016 ini tepat 20 tahun kasus Udin demi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. (Rep-03/Ed-03)