Ikon Kuliner di Kaliurang Sleman Terancam Digusur

Rumah Makan Pak Parto yang terancam digusur. (dok. istimewa)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Rumah Makan Pak Parto yang selama ini menjadi ikon kuliner di kawasan obyek wisata Kaliurang Sleman, DIY terancam digusur.

Kuasa Hukum Rumah Makan Pak Parto, Halimah Ginting mengungkapkan, pemilik warung terancam tak bisa melanjutkan usahanya yang sudah dirintis sejak 1958, karena tanah yang ditempati Parto diklaim sebagai milik PT Anindya Mitra Internasional (AMI) yang merupakan BUMD milik Pemda DIY.

Menurutnya, Direktur PT. AMI, Dyah Puspitasari telah mengeluarkan Surat Teguran ketiga pada 2 April 2019, agar pemilik rumah makan mengosongkan lahan dan bangunan yang ditempatinya.

“Padahal, Rumah Makan Pak Parto telah menjadi contoh nyata keberhasilan usaha oleh masyarakat lokal Kaliurang, yang dirintis oleh orang tuanya, sejak tahun 1958 dan menjadi kebanggaan masyarakat Kaliurang dan sekitarnya,” kata Halimah melalui siaran persnya, Rabu (10/4/2019).

Tokoh masyarakat seperti alm. Sri Sultan HB IX dan Sri Sultan HB X, sebut Halimah, juga menjadi langganan ikon kuliner dengan menu utama sate kambing ini. Termasuk beberapa tokoh nasional lainnya.

“Direktur Utama PT. AMI secara sewenang-wenang telah mengklaim bangunan seluas 450 meter persegi milik Rumah Makan Pak Parto sebagai miliknya. Padahal, bangunan itu berdiri di atas lahan kosong tak bertuan dan dibangun secara bertahap sejak 1958 yang kemudian dibangun secara bertahap oleh keluarga Parto,” ungkapnya.

Halimah membeberkan, sengketa lahan itu bermula ketika PT. AMI yang saat itu masih bernama PD Aneka Industri dan Jasa Anindya Prov. DIY mengklaim lahan yang kini dipakai sebagai tempat usaha kuliner milik keluarga Parto itu sebagai milik mereka, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Bernomor 183/1990.

Sementara sebagai warga masyarakat biasa, keluarga Parto tak berkesempatan mempertanyakan lebih jauh atas proses munculnya SGHB yang tiba-tiba itu. Hanya saja, sejak saat itu mulai ada perjanjian sewa-menyewa tanah, antara pihak Rumah Makan Pak Parto dengan PD Aneka Industri dan Jasa Anindya Prov. DIY.

“Perjanjian itu kemudian diakhiri pada 31 Desember 2017, karena pihak Rumah Makan Pak Parto baru menyadari adanya perubahan sepihak isi Perjanjian, dari perjanjian sewa menyewa tanah menjadi perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan,” ucap Halimah.

Perjanjian sepihak tersebut dianggap memberatkan bagi keluarga Parto, sebab merugikan hak-haknya sebagai pemilik sah atas bangunan Rumah Makan Pak Parto;

Sebelumnya, lanjut Halimah, sejak Tahun 2014/2015, sebenaenya juga sudah ada upaya dari PT AMI untuk mempersulit adanya kesinambungan kerjasama dengan Rumah Makan Pak Parto, dengan keengganan dari pihak BUMD untuk memperpanjang kontrak perjanjian. Selain itu, PT AMI juga tak pernah menjelaskan secara transparan dan utuh tentang alasan di balik keengganan tersebut.

Kemudian pada 20 September 2018, dalam pertemuan kedua belah pihak di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, PT AMI pun tak bisa menjelaskan tentang konsep utuh (grand design) rencana usaha yang akan dilakukan atas lahan yang disengketakan.

Untuk itu, pengacara dari Lembaga Advokasi HAM dan Bantuan Hukum Yogyakarta ini telah melakukan pengaduan atas dasar haknya sebagai warga negara untuk menuntut akuntabilitas pemerintah dan PT AMI, ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY, pada 20 Maret 2019, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, pada 22 Maret 2019.

“Kami menyesalkan tindakan PT AMI yang menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan perusahaan daerah,” tegasnya.

Laporan ke ORI DIY telah mendapatkan respon, dengan keluarnya surat klarifikasi I, pada 5 April 2019. Begitupun dengan Komnas HAM yangtelah mengeluarkan Surat kepada PT. AMI yang pada intinya meminta penundaan atau penangguhan penggusuran atas bangunan, pada 2 April 2019.

Sementara Mimin Dwi Hartono selaku putra pemilik Rumah Makan Pak Parto menambahkan, pihaknya telah menyampaikan pengaduan yang disampaikan melalui surat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan secara langsung kepada GKR Hemas.

“Kami berharap agar Raja dan Ratu Kraton Yogyakarta memberikan perlindungan atas keberadaan Rumah Makan Pak Parto sebagai ikon kuliner yang telah berusia 61 tahun dan berhasil membuktikan mampu mengelola lahan sehingga memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pinta mantan pengurus Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta ini.

Sultan yang juga gubernur DIY, kata Mimin, seharusnya mampu melindungi Rumah Makan Pak Parto yang sudah mengelola dan berhasil memanfaatkan tanah tak bertuan selama 61 Tahun. Terlebih sebelumnya Gubernur DIY sudah menandatangani Skema Internasional SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang didalamnya termasuk komitmen untuk menempatkan setiap warga dalam pengambilan keputusan (no one left behind).

“Seluruh jajaran Pemerintah DIY harus berkomitmen mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mendukung Ekonomi Rakyat sebagaimana menjadi visi dan misi Gubernur DIY 2018-2023,” ucapnya. (Ed-01)