Ilustrasi: Dampak gempa besar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). (dok. ikpm lotim)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – wilayah Indonesia berada dalam lingkaran cincin api (ring of fire), sehingga masuk daerah yang sangat rawa diguncang gempa bumi dan letusan gunung berapi. Peristiwa gempa bumi besar yang baru-baru ini terjadi di Lombok dan sekitarnya menjadi salah satu bukti nyatanya.
Gempa bumi di Lombok yang mengakibatkan sekitar 420 orang meninggal dunia, dan kerugian materi tak kurang dari Rp 7.45 Triliun itu hanyalah satu dari sekian banyak musibah akibat bencana alam. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikutip kabarkota.com dari drive data bnpb.cloud, sepanjang tahun 1819 – 2018 sedikitnya pernah terjadi 22.605 peristiwa, dari 11 jenis bencana alam yang tercatat di seluruh Indonesia. Diantaranya Banjir (8.202), tanah longsor (4.607), banjir dan tanah longsor (669), gelombang tinggi (309), puting beliung (5.545), kekeringan (1.875), kebakaran hutan dan lahan (640), gempa bumi (527), tsunami (15), gempa dan tsunami (47), dan letusan gunung api (169).
Masih dari data BNPB tersebut, tercatat 307.426 orang meninggal dunia, dan 368.982 korban luka-luka, serta jumlah pengungsi mencapai 37.404.529 jiwa. Sedangkan kerusakan bangunan akibat bencana tersebut, 306.251 rumah rusak berat, 54.471 rusak sedang, dan 650.382 mengalami kerusakan ringan. Ditambah lagi ada 3.373.928 rumah terendam. Bangunan fasilitas publik juga tak luput dari terjangan bencana, antara lain 101 fasilitas kesehatan, 554 tempat peribadahan, dab 1.034 fasilitas pendidikan juga rusak.
Namun, jika melihat dari peristiwa yang terjadi di Lombok saja jumlah korbannya cukup banyak, dan kerugian material sangat besar, maka paparan data BNPB tersebut belum mencakup data kejadian bencana yang terjadi akhir-akhir ini.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menjelaskan, seringnya gempa bumi terjadi karena memang Indonesia merupakan negeri yang terbentuk oleh adanya gempa-gempa akibat tumbukan-tumbukan lempeng aktif.
“Selama bumi masih hidup, tumbukan-tumbukan itu terjadi karena itu bagian dari bagaimana bumi kita ini hidup,” papar Dwikorita di Yogyakarta, 3 Agustus 2018.
Begitupun dengan gelombang tinggi yang juga melanda sejumlah daerah, termasuk DIY. Masih menurut mantan Rektor UGM itu, sekarang “pranoto mongso” atau pengetahuan kuno yang didasarkan pada penanggalan Jawa dan sering digunakan para petani maupun nelayan sebagai patokan musim, kini juga sudah dikacaukan dengan perubahan iklim global.
Gubenur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada satu kesempatan saat menanggapi gelombang tinggi yang terjadi di pesisir selatan DIY juga menyatakan, “Gelombang tinggi tidak bisa diatasi. Kita jangan menentang alam. Kalau memang kondisi seperti itu ya berhenti (melaut) sebentar,” imbaunya.
Bencana juga Dipicu Kerusakan alam
Terlepas itu, bencana alam juga dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat ulah sebagian manusia. Salah satunya, pembangunan fisik yang marak dan tak mengindahkan kelestarian alam. Di DIY misalnya, Pusat Pengendalian dan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DIY pernah mengungkapkan, ada 17 titik luapan banjir di Kota Yogyakarta, pada 24 Januari 2017 lalu.
Komandan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DIY, Pristiawan mengatakan, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut bukan persoalan baru, karena hampir selalu terjadi di saat musim penghujan tiba.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata karena curah hujan yang tinggi, melainkan juga ada persoalan infrastruktur, seperti saluran drainase yang tidak memadahi, serta tata ruang kota yang terkesan mengabaikan kelestarian lingkungan di sekitar bantaran sungai. Pihaknya mencontohkan, penyempitan aliran sungai yang ekstrim di sekitar jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta akibat padatnya pemukiman, pembangunan hotel, dan toko-toko modern.
Kondisi yang hampir serupa, bisa saja terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dan bahkan menjadi problem besar yang hingga kini belum teratasi.
Pilpres 2019, Momentum Memilih Pemimpin yang Peduli Kelestarian Alam
Momentum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang, me jadi saat yang tepat bagi masyarakat untuk “menitipkan” harapan sekaligus menentukan pilihan pada calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki kepedulian besar pada kelestarian lingkungan. Karena nantinya, pasangan terpilih yang akan bertanggung-jawab atas PR terkait isu lingkungan. Lalu apa saja PR yang dimaksud?
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera berpendapat, ke depan, kawasan rawan bencana tidak boleh menjadi lokasi-lokasi pembangunan yang berisiko, serta memasukan kembali kawasan rawan bencana menjadi kawasan lindung dalam RTRW Nasional
“Di era sekarang ini, kawasan rawan bencana masih menjadi lokasi-lokasi ambisi pembangunan, ada risiko ancaman bencana yang tinggi,” kata Halik kepada kabarkota, Sabtu (18/8/2018).
Pihaknya juga berharap, pemerintah tegas melakukan moratorium terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam, hutan menjadi perkebunan dan HTI, karst untuk semen, serta tambang Batubara untuk energi. “Menata pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan, harus diawali dengan kebijakan moratorium,” tegasnya
Lebih dari itu, Walhi Yogyakarta juga mengingatkan agar pembangunan di Indonesia tidak didanai dengan hutang dari luar, karena akan menjadi beban Negara dan rakyat dalam jangka panjang.
“Perlu percepatan implementasi pemanfaatan energi bersih dan terbaru, energi tenaga surya dan kincir angin skala kecil sehingga berdampak secara economi saat warga juga bisa membangun,” imbuh Halik.
Sementara bagi salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) asal Lombok, Lalu Muhammad Salim Iling Jagat, siapapun nantinya pasangan capres-cawapres terpilih harus bisa memberikan perhatian yang lebih masif terhadap penanggulangan bencana.
“Harapan kami, di Indonesia ada pemetaan titik-titik bencana yang jelas,” ucapnya. (sutriyati)
