Indonesia Diambang Krisis Pangan?

Ilustrasi (Sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com)- Indonesia diperkirakan akan terus bergantung impor bahan pangan kalau tak ada upaya penanggulangan serius yang dilakukan oleh pemerintah. Sempitnya lahan pertanian menjadi salah satu faktor penyebabnya.

"Jumlah produksi rendah, tapi jumlah penduduk Indonesia itu tinggi," kata Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM), Sahid Susanto, dalam sebuah forum di Wisma Kagama, Rabu (16/12).

Menurutnya,saat ini,  jumlah penduduk Indonesia setidaknya mencapai 240 juta jiwa. Angka tersebut tidak sebanding dengan jumlah rata-rata lahan pertanian yang dimiliki petani, yang hanya sekitar 0,2 Hektar.

Baca Juga:  KMP Garap Koalisi Permanen Hingga Daerah

Salah satu faktor penyebab sempitnya lahan pertanian, lanjut Sahid, adalah sistem bagi waris tanah keluarga yang notabene terpetak-petak kecil sehingga mengakibatkan produktivitasnya juga rendah.

"Akhirnya lahan produktif malah alih fungsi menjadi bangunan,” ucap Sahid.

Meski demikian, imbuhnya, Indonesia memiliki cadangan tanah yang belum digarap sebagai pertanian. Karenanya, perlu upaya reformasi tanah. "Bisa kalau buka lahan di Papua, hanya saja perlu desain yang matang,” anggapnya

Baca Juga:  10 Tahun Pasca Tsunami, Ini kisah Pengusaha Roti Bangkit dari Keterpurukan

Terkait dengan ketergantungan impor pangan terutama beras, ia berpendapat, pemerintah seharusnya mematok 70 persen kebutuhan beras nasional harus dipenuhi dengan beras produksi dalam negeri. Baru sisanya menggunakan beras impor.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengetatan dalam menjalankan undang-undang tata ruang, guna menekan laju peralihan lahan produktif pertanian menjadi perumahan.

Sementara itu, koordinator KSP Tyas Manunggal, Hery Astono, menambahkan, salah satu bentuk kedaulatan pangan nasional itu bisa dilihat dari kemandirian petani.  "Menggunakan pupuk organik, Punya benih sendiri, memasarkan hasil tani mandiri merupakan kedaulatan petani,” ujarnya. (Ed-03)

Baca Juga:  Berantas Mafia, Pemerintah Disarankan Bentuk Dewan Migas

Kontributor: Hartanto Ardi Saputra