Foto: cipukoya.blogspot.com
SLEMAN (kabarkota.com) – Jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan dipilih Presiden Joko Widodo memiliki tugas dan tanggung jawab besar. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Paripurna Sugarda mengatakan kementrian yang satu ini memiliki 'PR' banyak.
Menurut Paripurna, tugas yang cukup penting yakni membuat disain pengembangan hukum nasional yang saat ini sama sekali tidak support terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Selain itu, tindak pelanggaran HAM yang tidak tuntas serta peraturan-peraturan yang selama ini tumpang tindih antarkementerian kerap terjadi.
"Kerja juga lamban. Masih banyak pegawai dengan mentalitas ambtenaar atau PNS zaman dulu yang bahkan minta dilayani," kata Paripurna kepada kabarkota.com, Senin (13/10).
Untuk itu, Paripurna menjelaskan, menteri yang nanti menjabat harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang ia maksud diantaranya memiliki integritas yang baik, rekam jejak yang tidak tercela, terutama terkait dengan korupsi dan tindakan-tindakan amoral, mempunyai kemampuan manajemen pemerintahan yang tinggi, visioner, serta mampu menjawab tantangan perencanaan pengembangan dan penegakan hukum ke depan.
Tak hanya itu, ia menambahkan, orang yang nanti menjabat harus smart sehingga tahu bagaimana menghadapi parlemen yang mayoritas dari partai yang berseberangan dengan partai-partai pendukung pemerintah. Di sisi lain, ia melihat anggaran yang selama ini diberikan juga sangat terbatas.
"Belum lagi menangani buruknya lembaga pemasyarakatan yang justru menjadi sarang kriminal di bidang kejahatan-kejahatan, seperti narkoba, teror, hingga pembunuhan," ungkapnya.
Kondisi saat ini, lanjut Paripurna, masyarakat cenderung menuntut orang yang mereka kenal. Menurutnya, hal itu juga harus betul-betul membutuhkan kecermatan karena popularitas tidak selalu sejalan dengan kapabilitas, terutama dalam memimpin kementerian.
"Tegas dan berani merupakan bagian dari management capability bagi nanti siapapun yang akan menjabat," katanya.
AHMAD MUSTAQIM
