Ilustrasi (radarpekalongan.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Setiap kali isu komunis dimunculkan ke publik, hampir selalu mendapatkan reaksi keras tidak hanya dari masyarakat, melainkan juga aparat keamanan Negara ikut turun tangan.
Erwan Agus Purwanto, Dekan Fisipol UGM mengaku heran, komunisme yang di level dunia sudah bangkrut dan tidak laku lagi sebagai ideologi, tapi di Indonesia masih saja dijadikan alat untuk menakut-nakuti.
“Karena dahsyatnya peristiwa 65 dalam sejarah kehidupan bangsa kita, maka sampai hari ini isu komunisme atau PKI selalu dengan mudah dijadikan sebagai alat politik bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan status quo ataupun mendapatkan keuntungan politik dari menghembuskan isu tersebut di Indonesia,” kata Erwan saat dihubungi kabarkota.com, Rabu (11/5/2016).
Dalam durasi dua tahun terakhir, lanjutnya, isu komunis muncul dua kali. Pertama, saat Pilpres 2014 lalu, ketika Jokowi disudutkan lewat propaganda melalui tabloid obor Rakyat, yang intinya menuduh bahwa ia keturunan PKI
“Angle-nya jelas, kelompok lawan Jokowi berusaha mendapat keuntungan politik dengan menyudutkan Jokowi. Harapannya, rakyat Indonesia masih sangat trauma pada Peristiwa 65,” anggapnya.
Kedua, muncul lagi menjelang dan pasca simposium 1965 di Jakarta, yang disponsori oleh pemerintah, baru-baru ini
Erwan menduga, munculnya kebangkitan gerakan anti PKI pasca simposium Jakarta itu karena ada kelompok tertentu yang merasa terancam dengan rencana pemerintah untuk menuntaskan peristiwa 65 itu.
Hanya saja, saat ditanya siapa kelompok yang dimaksud, pengamat politik UGM ini enggan menyebutkan.
Sementara, terkait dengan pembubaran rencana pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang juga mengungkit soal peristiwa 65, menurutnya, aksi tersebut merupakan rangkaian gerakan anti PKI yang juga cenderung menentang upaya pemerintah menuntaskan peristiwa 1965.
“Karena pasca simposium tersebut, kelompok anti PKI melihat pemerintah terlalu memberi angin kepada unsur-unsur yang dianggap membela Korban 1965,” ujar Erwan. (Rep-03/Ed-03)