JAKARTA (kabarkota.com) – Suhu poliitk yang makin panas seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2014, membuat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membuat keputusan jelas dan tegas. Yakni, organisasi ini tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik manapun dan larangan membawa kepentingan partai ke dalam organisasi.
“Muhammadiyah tidak ada hubungan organisatoris, struktural, dan tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Ini khittah organisasi sejak Muktamar 1971 di Makassar,” tegas Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam acara bertajuk “Pemilihan Umum 2014: Bagaimana Menyikapinya?” di Jakarta, Jumat (7/3) malam.
Dengan demikian, menurut dia seperti ditulis antaranews.com, tidak boleh ada parpol yang mengklaim sebagai partai Muhammadiyah. Tapi, organisasi ini tidak melarang kadernya masuk ke dalam parpol.
“Jangan membawa kepentingan partai ke dalam Muhammadiyah, tapi bawalah nilai-nilai Muhammadiyah ke dalam parpol,” paparnya.
Diakuinya, ada kader Muhammadiyah di berbagai parpol malah membawa kepentingan partainya ke dalam Muhammadiyah. Sehingga, ujung-ujungnya justru menimbulkan konflik internal.
Ia mengingatkan, hubungan antarkader Muhammadiyah yang menjadi caleg agar tetap baik. Juga, harus menghindarkan diri dari perpecahan dan tetap mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan parpol.
Di beberapa dapil, kata Din, ada beberapa kader Muhammadiyah di beberapa parpol berhadapan secara head to head, sehingga ukhuwah akan terganggu.
“Terutama oleh tim sukses. Mereka akan menjelekkan kader Muhammadiyah lain yang jadi rivalnya. Ini kerugian yang tidak bisa kita bayar,” kata dia.
Muhammadiyah memandang, pemilu sebagai proses politik yang bermakna strategis dan menentukan arah masa depan bangsa. Pemilu merupakan momentum jihad politik dan sarana membangun demokrasi yang baik dan upaya mengakhiri wajah perpolitikan yang selama ini, menurut dia, semakin jauh dari cita-cita reformasi.
”Demokrasi yang serba bebas tanpa tanggung jawab moral hanya menghasilkan kehidupan politik nasional yang sarat transaksional, korupsi, dan politik dinasti,” kata Din. (tya)
