SLEMAN (kabarkota.com) – Janji dalam kampanye politik yang gunakan calon presiden terpilih, Joko Widodo, yakni 'menjadi poros maritim dunia' dan 'revolusi mental' akan menjadi salah satu tagihan utama masyarakat.
"Janji-janji itu akan menjadi tagihan yang pertama," kata Kepala Program Doktor Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tulus Warsito di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Senin (4/8).
Tulus menjelaskan, menjadi poros maritim dunia jadi tantangan yang besar. Selain harus mempersiapkan menjadi poros maritim dunia, hal yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah menguatkan maritim nasional.
Negara yang kuat secara maritim, menurut Tulus, yakni Belanda dan Inggris. Kedua negara tersebut sukses dalam pembangunan maritim sehingga bisa menjadi negara penjajah yang sukses dieranya.
Ditanya perihal format pemerintahan yang menangani maritim apakah dibentuk kementerian, ia mengatakan bentuknya tidak mesti kementerian. "Mungkin bisa bentuk koordinasi," katanya.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) DIY, Rahmat Hidayat menambahkan, hal yang terlebih dahulu mesti dilakukan adalah revolusi mental. Menurutnya, masyarakat Indonesia mesti disadarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri atas kepulauan.
"Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan oleh laut," ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur laut harus menjadi salah satu prioritas utama. "Pembangunan tol laut mungkin bisa menjadi solusi," ungkap Rahmat.
Kendati demikian, Rahmat menekankan supaya reformasi birokrasi terlebih dahulu harus dilakukan sampai dengan peraturan turunannya. (kim)
