Jika Kebijakan Pemerintahan Buntu, Ini yang Bisa Dilakukan Jokowi

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidatonya setelah pelantikan di Gedung MPR, Senin (20/10) (sumber foto: www.iberita.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disokong PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura berpotensi mengalami hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pasalnya, koalisi pendukung Jokowi hampir dipastikan kalah dengan koalisi pendukung Prabowo di parlemen yang didukung partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, Demokrat (yang menyatakan netral), dan PPP (yang dikabarkan semakin dekat dengan Koalisi Jokowi).
Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati menganggap wajar hal tersebut. Menurutnya, jika pemerintahan menjadi minoritas di parleman dan mengalami kebuntuan dalam proses pembuatan kebijakan itu merupakan situasi transisional dalam pemerintahan.
Baca Juga:  Ini Nama 79 Korban Meninggal Tertimbun Longsor di Banjarnegara
Hal itu, Mada manjutkan, merupakan periode awal pasca pilpres dalam rangka menemukan konstelasi yang lebih ajeg. "Situasi yang normal dan wajar dalam politik. Memang logika check and balance," kata Mada dalam diskusi di 'MAP Corner' Fisipol UGM, Selasa (21/10).
Mada menuturkan, kondisi yang terjadi saat ini, parleman (legislatif) dan pemerintahan (eksekutif) yang terbelah karena sudah didesain pemilih. Menurutnya, pilihan dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden memang dibuat berbeda.
Baca Juga:  Aktivis HAM Ditangkap, AJI Desak Pembebasan Robertus Robet
"Sistem pemilu proporsional cenderung melahirkan pemerintahan yang terbelah," ujar Mada.
Beberapa kebijakan yang kemungkinan mengalami hambatan menurut Mada diantaranya kebijakan mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM, pembahasan APBN yang diperkirakan akhir tahun ini atau awal tahun depan, pemilihan menteri, serta Perpu Pilkada.
Untuk itu, Mada menyarankan, ada beberapa jalan keluar yang bisa ditempuh. Pertama, kata dia, jika dihambat parleman, pemerintah harus terus berjalan dengan dukungan publik untuk menghadapi parlemen. Namun, hal tersebut tentu memerlukan pengelolaan yang bagus dan tidak mudah.
Baca Juga:  Ilmiah Tak Cukup Tanpa Kejujuran
Kedua, pemerintah bisa melakukan blusukan atau pendekatan ke para elit politik, rakyat dan juga luar negeri. Ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan atas program yang akan dilakukan.
Untuk oposisi, Mada menambahkan, pemerintah bisa dengan melembagakan koalisi berbasis ideologi dan menawarkan kebijakan publik yang meyakinkan rakyat. "Ini untuk menaikkan bergaining position pemerintah," ujarnya.
AHMAD MUSTAQIM