Kabinet Jokowi-JK Harus Beda

MALANG (kabarkota.com) – Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Aji Dedi Mulawarman mengatakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus menyusun bentuk pemerintahan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. 
 
Menurut Aji, pada pemerintahan era SBY kabinet bersifat teknis, struktural, dan hanya menjalankan program. “Tapi tidak punya karakter. Setelah jalan ada urusan masing-masing. Masing-masing berorientasi pada ekonomi,” kata Aji ketika dihubungi kabarkota.com.
 
Ia menjelaskan, kabinet pemerintahan Jokowi-JK harus mendasarkan kepentingan rakyat. Menurutnya, persoalan prioritas yakni mendorong rakyat untuk bisa mandiri. 
 
Ia mengingatkan agar pemerintahan Jokowi-JK tidak terjebak pada APBN. Negara, lanjut Aji, mempunyai uang. “Yang harus ditata adalah ideologi, pendidikan berkualitas, pancasila, dan NKRI,” kata Direktur Sekolah Internasional Bani Hasyim, Malang ini.
 
Aji mengusulkan ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kementerian, yakni ideologis, konstruktif, strategis, taktis, dan teknis. Menurutnya, Jokowi-JK juga perlu memperbaiki kementerian, seperti Kementerian Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi dan UMKM.
 
Kementerian Daerah Tertinggal, lanjutnya, akan menimbulkan selalu ada daerah tertinggal. Karena itu kementerian tersebut harus diubah menjadi Kementrian Pedesaan
 
Sementara, istilah Kementerian Koperasi dan UMKM menurut Aji menimbulkan anggapan perekonomian Indonesia berada di posisi rendah. “Bisa diubah menjadi Kementerian Ekonomi Kerakyatan,” ungkapnya.
 
Ia menambahkan, pemerintahan baru harus merubah cara. Aji memandang jika pemerintah yang akan selesai dan sebelum-sebelumnya berkiblat ke Barat.
 
“Pemerintahan sekarang dan yang sebelum-sebelumnya bersifat liberal dan kebarat-baratan. Pemerintahan baru harus berpijak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya. (kim/jid)
Baca Juga:  Hampir 19 Tahun, Polisi Belum Mampu Ungkap Kasus Udin