Kader Hijau Muhammadiyah Komite DIY Berkomitmen jadi Pelopor Pembela Lingkungan Hidup

Diskusi Indonesia dalam Pusaran Bencana Ekologi dan Deklarasi Kader Hijau Muhammadiyah Komite DIY, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (3/1/2020). (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kader Hijau Muhammadiyahb (KHM) Komite DIY berkomitmen menjadi pelopor upaya membela lingkungan hidup dari hal-hal yang mengancam kelestarian alam.

Komitmen tersebut merupakan salah satu dari tujuh poin Deklarasi KHM Komite DIY, di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (3/1/2020).

Fauzan A. Sandiah dari KHM Komite DIY mengatakan, tindakan muhammadiyah dalam pembelaan lingkungan ini punya akar, yakni Muhammadiyah sebagai civil society tidak sekedar mengawal demokrasi, tetapi juga memastikan tidak ada lagi ketimpangan ekologi.

Baca Juga:  Yunahar Ilyas Meninggal, PP Muhammadiyah Kehilangan Ulama Langka

“Ada tuntutan moral KHM untuk menyebarluaskan misi ini ke banyak kalangan, terutama di kalangan aktivis Muhmmadiyah,” tegas Fauzan. Mengingat, isu ini belum menjadi semangat bersama.

Padahal, di tahapan degradasi ekologi perlu upaya pembahasan persoalan di tingkat hulu, yakni sistem ekonomi politik yang menyebabkan penurunan kualitas alam.

Oleh karenanya, Fauzan berharap, deklarasi ini nantinya tak berhenti di DIY saja, tapi juga menular ke daerah-daerah lain. Sebab, deklarasi ini tak sekedar euforia.

Baca Juga:  Cegah Korupsi, KPK dan PP Muhammadiyah Tandatangani MoU

“Untuk melawan sistem itu, tidak bisa hanya dilawan dengan kampanye lifestyle saja, tetapi juga dengan movement,” tegasnya.

Roy murtado dari Front Nahdliyin untuk kedaulatan SDA berpendapat bahwa tugas KHM berat sudah deklarasi, karena mereka perlu berjihad

“Kalau kita tidak mengkritik kapitalisme, maka kita bagian dari kejahatan itu,” anggapnya.

Sementara Ahmad Syifa dari sekretariat KHM Komite Pusat memaparkan, latar belakang lahirnya KHM awalnya aktivis Muhammadiyah mendampingi warga miskin tergusur di wilayah Surabaya.

Baca Juga:  Ketua KPK ajak Publik Kawal 10 Nama Capim

Ketika itu, ada konflik (2009-2010) karena alih fungsi lahan waduk sekitar 7 hektar menjadi apartemen. (Rep-02)