Keberatan Pengemudi Online Jogja atas Revisi Permenhub No 26/2017

Ilustrasi (play.google.com)

BANTUL (kabarkota.com) – Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ) mengaku keberatan dengan sejumlah poin peraturan baru dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26/2017 yang mulai diberlakukan 1 April 2017 lalu.

Humas PPOJ, Daniel Victor mengungkapkan, keberatan itu menyangkut keharusan kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum, sementara kendaraan yang digunakan oleh para pengemudi online khususnya roda empat selama ini adalah atas nama pribadi.

“manurut kami, harus ada mekanisme yang jelas untuk melakukan itu, karena setahu saya, kendaraan yang masih kredit tiba-tiba harus diubah kepemilikannta ke PT misalnya, itu pihak lising belum tentu mau,” kata Daniel kepada kabarkota.com jelang deklarasi PPOJ, di JEC Yogyakarta, Selasa (4/4/2017).

Sementara masalah penetapan tarif batas atas dan batas bawah, menurutnya tidak terlalu menjadi permasalahan bagi pengemudi, selama itu ditetapkan berdasarkan permintaan konsumen. Mengingat, para pengemudi masih bisa mendapatkan bonus dari perusahaan, selama bisa memenuhi target tarikan per hari.

Sementara salah satu anggota PPOJ, Agus Prasetyo juga menambahkan bahwa poin untuk penyediaan bengkel dan garasi kendaraan sendiri juga sulit dipenuhi karena para pengemudi angkutan khusus berbasis aplikasi semuanya menggunakan kendaraan pribadi.

Baca Juga:  Bawa 2 Gepok Uang, Keluarga Siyono korban Densus 88 Datangi ke PP Muhammadiyah Yogya

Meski begitu, Agus menyatakan siap jika harus melakukab KIR dan perizinan kendaraan untuk angkutan khusus berbasis online legal, selama mekanismenya jelas.

Saat ini di Yogyakarta, Agus memperkirakan ada sekitar 900 pengemudi angkutan khusus berbasis online. Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah taxi konvensional yang angkanya sekitar seribu unit.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2017 lalu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merilis revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permebhub) No
32 Tahun 2016 menjadi Permenhub No 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang menjadi payung hukum untuk angkutan sewa online yang diberlakukan per 1 April 2017.

Dalan revisi tersebut, ditetapkan 11 peraturan baru yang terkait dengan Angkutan sewa khusus atau yang sebelumnya disebut sebagai taksi online menjadi angkutan umum resmi yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Baca Juga:  Pecandu Narkoba di Yogya 2,8 Persen, Warga Deklarasikan Kampung Bebas Narkoba

Adapun empat darib11 poin revisi yang telah yang telah ditetapkan itu, antara lain terkait dengan penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus, persyaratan kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1.000 CC, persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan kepemilikan atau kerjasama dengan bengkel yang merawat kendaraan.

Sementara untuk pengujian berkala (KIR) kendaraan, stiker dan penyediaan akses Digital Dashboard; masa TRANSISI diberikan waktu 2 (dua) bulan setelah 1 April 2017 atau 1 Juni 2017.

Hal itu berdasarkan pertimbangan bahwa penyediaan akses Digital Dashboard memerlukan proses sinkronisasi TI (Teknologi Informasi) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perhubungan.

Masa transisi diberikan pula agar dapat mempersiapkan stiker yang berkualitas dengan menggunakan teknologi RFID (Radio-Frequency Identification) sehingga secara validasi data dapat dipertanggung-jawabkan.

Untuk substansi materi KIR, masa transisi diberikan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam melaksanakan uji KIR dan bekerjasama dengan pihak swasta/Agen Pemegang Merk (APM) yang menyelenggarakan uji KIR.

Sedangkan untuk pemberlakuan poin penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota, pengenaan pajak, dan penggunaan nama pada STNK, masa TRANSISI diberikan selama 3 (tiga) bulan untuk pemberlakuannya.

Baca Juga:  Basmi DBD di Sleman Libatkan Siswa SD

Khusus untuk poin penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah dan poin kuota yang semula diwacanakan ditetapkan oleh pemerintah daerah propinsi, dalam PM 26/2017 ini ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan daerah berdasarkan atas hasil kajian/analisa.

Hal ini untuk memberi kesetaraan dalam besaran tarif yang berlaku pada daerah-daerah yang kondisi perekonomiannya hampir sama. Untuk itu, pemerintah pusat juga diminta untuk memberikan tata acara, unsur komponen dan rumusan yang baku dalam perhitungan tarif angkutan sewa khusus tersebut.

Yang lain, yaitu materi terkait pajak dan STNK, akan menjadi kewenangan Kementerian Keuangan dan Kepolisian, oleh karenanya secara teknis memerlukan waktu untuk penyesuaian. (Rep-03/Ed-03)