Seminar "Hubungan Amerika Serikat – Indonesia: Kesempatan dan Tantangan di Masa Pemerintahan Jokowi" di Gedung AR Fachruddin A Lantai 5, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (14/10). (Mustakim/kabarkota.com)
BANTUL (kabarkota.com) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo diprediksi akan menghadapi banyak permasalahan serius. Konselor Bidang Ekonomi, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, James Mullinax mengatakan permasalahan dinamika politik menjadi salah satu perhatian pasca pelaksanan pemilihan presiden Juli lalu.
Selain itu menurut James, isu terorisme di Indonesia cukup menjadi sorotan publik. Mengingat, dari isu terorisme yang berkembang kerap dikaitkan dengan kaum muslim yang memang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia.
"Kedua hal itu menjadi isu yang bisa menjadikan Indonesia dan Amerika untuk melakukan kerjasama," kata James dalam sebuah forum bertema "Hubungan Amerika Serikat – Indonesia: Kesempatan dan Tantangan di Masa Pemerintahan Jokowi di Gedung AR Fachruddin A Lantai 5, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (14/10).
Ia mencontohkan bagaimana Islamic State Iraq dan Syiria (ISIS) yang saat ini menjadi perhatian dunia, termasuk Amerika, lantaran tindakan organisasi tersebut yang mengenyampingkan unsur hak asasi manusia. Di samping itu, bidang lain yang bisa diperankan Amerika sebagai partner menurut James adalah ekonomi politik, sosial budaya, pendidikan, sains dan teknologi, serta bidang energi.
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMY, Nur Azizah mengungkapkan masalah terorisme dan radikalisme memang menjadi permasalahan yang cukup serius untuk memerlukan penanganan. Berbagai macam peristiwa, seperti bom Bali I dan II, bom Hotel JW Marriot, serta isu berkembangnya ISIS di Indonesia, menjadi bukti yang ia anggap sahih.
"Permasalahan Indonesia hampir identik dengan (permasalahan) di Amerika," kata dia.
Meski begitu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY, Ali Muhammad mengingatkan agar pemerintah tidak terfokus pada isu-isu tersebut. Menurutnya, pemerintah baru juga mesti mengakomodasi kebutuhan 240 juta penduduk Indonesia diberbagai sektor.
AHMAD MUSTAQIM
