Ilustrasi: Aksi tolak Omnibuslaw di Bundaran UGM Yogyakarta. (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY belum menentukan pilihan dukungan untuk pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres – Cawapres) yang akan maju dalam Pemilu 2024 mendatang.
Kirnadi dari Dewan Pimpinan Daerah Kenfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY mengungkapkan, alasan tidak tertariknya para buruh dan pekerja di DIY untuk mendukung salah satupasangan Capres – Cawapres itu karena belum ada yang secara tegas menyatakan komitmen untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.
“Kami mendesak agar pasangan Capres & Cawapres membuat komitmen publik bahwa mereka akan mencabut UU Cipta Kerja,” tegas Kirnadi salam siaran persnya, pada Senin (23/10/2023).
Selain itu, sambung Kirnadi, pihaknya juga akan mendalami terlebih dahulu latar belakang para kandidat Capres-Cawapres, Parpol, dan penyokong dananya. Itu penting guna mencegah pemberian dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres hasil kekuatan oligarki.
“Kami juga mendesak agar setiap pasangan Capres & Cawapres membuat kontrak politik dengan serikat – serikat pekerja/buruh untuk menjadikan kenaikan upah pekerja atau buruh 20 persen dalam progaram 100 hari pertama, jika mereka terpilih,” pintanya.
Lebih lanjut, Kirnadi menyatakan berharap bahwa nantinya pasangan Capres-Cawapres yang terpilih bisa mengutamakan kepentingan rekyat, termasuk buruh dan pekerja dibandingkan kepentingan kelompok oligarki.
Pada 5 Oktober 2020 lalu, DPR mengesahkan rancangan UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan UU yang kontroversial tersebut mendapatkan dukungan dari tujuh parpol di parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); Partai Golkar; Partai Gerindra; Partai Nasdem; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Amanat Nasional (PAN); dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebagaimana kita ketahui, tujuh parpol tersebut kini bergabung dalam tiga poros koalisi yang berbeda. PPP bergabung dengan PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD, dan didukung pula oleh Partai Hanura dan Partai Perindo. Sedangkan Partai NasDem dan PKB tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama PKS mengusung pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. Sementara Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PAN bersama Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, partai Gelora, Partai Prima, dan Partai Garuda bergabung membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan mengusung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres – Cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. (Rep-01/Red-02)
