Keterpaksaan dalam Sikap Netral Partai Demokrat

JAKARTA (kabarkota.com) – Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya menilai, pilihan Partai Demokrat (PD) untuk tidak mendukung pasangan Jokowi-JK atau pun Prabowo-Hatta Rajasa sebagai keterpaksaan yang realistis.

"Dari awal sejak rapimnas sebenarnya memang sudah terlihat netral", kata Yunarto kepada kabarkota.com melalui sambungan telepon, Rabu (21/5). Itu terlihat dari angket pengurus PD daerah yang mayoritas memilih tidak memihak.

Menurutnya, partai bentukan SBY tersebut berada dalam posisi yang dilematis. Pasalnya, dari awal sebenarnya PD ingin merapat ke PDIP. Namun, hubungan personal yang renggang antara Megawati dan SBY menjadikan PD sulit untuk 'mendekati' PDIP.

Baca Juga:  Harapan Pertamina untuk Dirut Baru

Sementara saat hendak memberikan dukungan kepada Prabowo yang mengusung besannya, Hatta Rajasa sebagai cawapresnya, kans untuk menang dalam pertarungan Pilpres mendatang relatif lebih kecil dibandingkan pasangan Jokowi-JK.

Meski begitu Yunarto menduga, bukan tidak mungkin nantinya SBY justru akan berperan 'di belakang layar'. Mengingat, efek SBY sebagai incumbent masih sangat kuat.

"Jika nantinya SBY terlihat berpihak, maka itu justru akan menjadi efek boomerang", anggap Yunarto.

Baca Juga:  Revisi UU KPK terkait Pemilu?

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan 20 Mei 2014 menyatakan, meski secara formal PD tidak bergabung dengan partai mana pun, namun tidak berarti kader Partai Demokrat menjadi golput.

"Suara Partai Demokrat akan diberikan kepada capres dan cawapres yang memiliki platform, visi dan solusi yang segaris dengan mereka", kata Syarief dikutip BBC.

Seorang politisi Partai Demokrat juga sempat  menyebutkan, sebanyak 56 persen pimpinan dan kader Partai Demokrat dalam rapimnas itu menginginkan bersikap netral dalam pemilu presiden. Sementara yang mendukung koalisi dengan Partai Gerindra sekitar 24 persen, sedangkan yang menyokong Jokowi 0 persen (jid/tri)