Ketika Wacana Revisi UUK DIY soal Pertanahan Mulai Bergulir

0
1

Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Akhir-akhir ini, kasus konflik pertanahan di wilayah DIY, khususnya di tanah yang diklaim berstatus Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) bermunculan.

Sebut saja diantaranya, konflik yang terjadi di wilayah Kulon Progo utamanya di lokasi yang akan dijadikan mega proyek tambang pasir besi, dan bandara baru. Hingga kini, warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) untuk kasus tambang pasir besi dan Wahana Tri Tunggal (WTT) dalam kasus pembangunan bandara baru masih kekeuh memperjuangkan lahan-lahan mereka yang diklaim sebagai PAG.

Persoalan itu muncul, tak lepas dari adanya Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DIY, yang mengamanatkan untuk inventarisasi tanah SG dan PAG. Sementara, masyarakat yang notabene telah lama menempati tanah-tanah tersebut sebagian besar enggan melepaskan lahannya untuk diserahkan ke Keraton ataupun Kadipaten, dengan berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) yang intinya tidak mengenal SG dan PAG melainkan tanah negara.

Berpijak dari permasalahan tersebut, maka Partai Amanat Nasional (PAN) DIY, baru-baru ini menggulirkan wacana untuk merevisi UUK DIY, khususnya pada pasal-pasal yang menyangkut masalah pertanahan.
Nazaruddin (ketua dpw pan diy)

“Tidak dapat dipungkiri bahwa antara UUPA dan UUK ada benturan aturan soal tanah. Salah satu dampaknya ya konflik pertanahan yang diakibatkan oleh inventarisasi tanah yang dikatakan SG dsn PAG itu,” kata Nazaruddin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DIY, saat dihubungi kabarkota.com, Senin (23/6/2016).

Pihaknya juga mengaku, dalam waktu dekat akan segera mengusulkan revisi itu, melalui fraksi PAN DPR RI.

“Sedang kami susun usulannya dan kami koordinasikan,” ucapnya.

Sementara terpisah, Ikhwan Sabta Nugraha dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang selama ini memberikan pendampingan hukum pada PPLP dan WTT mengaku sangat mengapresiasi wacana tersebut. Meskipun wacana itu masih dalam bingkai kekacauan ketatanegaraan.

Lebih lanjut pihaknya berpendapat bahwa sebenarnya, potensi konflik akibat urusan pertanahan ini semestinya juga menjadi perhatian dan penelusuran lebih lanjut dari para stakeholder..

“karena intinya, jangan sampai keistimewaan DIY tercoreng karena konflik tanah. Sebab, hal ini malah bisa menjadi evaluasi dan menguatkan asumsi bahwa selama ini jangan-jangan memang benar sebetulnya urusan istimewa di bidang pertanahan adalah penumpang gelap UUK,” ujarnya.

Ikhwan juga menganggap, jika memang tak ada penunggang gelap atas UUK itu, serta berjiwa besar, maka tak masalah jika urusan pertanahan di DIY kembali ke UU PA. (Rep-03/Ed-03)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here