Logo (dok. kisp)
BANTUL (kabarkota.com) – Komunitas Independen Sadar Pemilu (KISP) menyayangkan kekisruhan yang terjadi antara massa simpatisan Partai Politik (parpol) dan remaja masjid di sekitar Masjid Jogokariyan Yogyakarta, 27 Januari 2019 lalu.
Koordinator Umum (Kordum) KISP, Moch Edward Trias Pahlevi berpendapat bahwa semestinya Parpol bertangung jawab dalam memahamkan pendidikan politik yang positif kepada simpatisannya, bukan mengarahkan kepada mobilisasi jalananya yang mengakibatkan kericuhan. Sebab, parpol adalah instrumen yang memiliki tugas dalam memberikan pendidikan politik di masyarakat, di samping penyelenggara Pemilu.
“Selama ini, Parpol hanya menyentuh masyarakat sebagai mobilisasi massa. Dan hanya sebatas menjelang Pemilu, sehingga memahamkan peran masyarakat atau posisi civil society terhadap demokrasi sangat kurang dan bahkan jarang diperoleh masyarakat,” kata Edward kepada kabarkota.com, Selasa (29/1/2019).
Bentuk pendidikan politik yang baik itu, jelas Edward, ketika parpol mampu membuka ruang partisipasi yang lebih terhadap masyarakat dalam merumuskan sebuah kebijakan, mampu memahamkan masyarakat agar terlibat aktif dalam kemajuan daerahnya, serta, memahamkan masyarakat sebagai kontrol pemerintah yang kongkri, bukan hanya sebagai penonton
“Perlu dipahami bahwa Pemilu ini awal dari menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kalau Pemilu tidak baik, maka melahirkan sebuah kepemimpinan yang tidak baik pula,” Tegasnya.
Di sisi lain, KISP juga berharap agar para tokoh masyarakat dapat mendorong Bawaslu dan KPU, dalam menindak tegas izin kampanye, atau bahkan melarang konvoi konvoi di jalanan yang mengundang provokatif. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab menebarkan virus positif dalam menjaga kerukunan.
“Pengerahan massa sebenarnya tak masalah. Yang bermasalahan itu justru kampanye yang menggunakan knalpot blombongan dan provokatif,” anggap Edward. (Rep-01)
