Foto: kompasiana.com
SLEMAN (kabarkota.com) – Pengamat politik Arie Sudjito menilai perilaku dua blok, pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi, di parlemen telah mempertontonkan bentuk pendangkalan politik. Menurutnya, prosesi yang dilakukan dalam pemilihan pimpinan MPR memiliki modus yang hampir sama pada saat pemilihan pimpinan DPR beberapa waktu lalu.
Hal itu, kata dia, mengingatkannya pada perdebatan konstituante di era tahun 1950-an. "Jika dibiarkan terus berlangsung, ini akan mengganggu dan menjadi ancaman buat Jokowi," kata Arie ketika ditemui di University Club, UGM, Rabu (8/10).
Menurut Arie, PDIP sebagai partai pengusung Jokowi harusnya turut melakukan setting agenda. Akan tetapi, yang terjadi justeru sebaliknya, PDIP malah mengikuti setting agenda yang dilakukan koalisi pendukung Prabowo.
Arie menjelaskan, dalam menjalankan pemerintahan nanti, Jokowi tidak perlu melakukan manuver terhadap parlemen. Menurutnya, Jokowi harus memperkuat koalisi sebagai simbol dari rakyat. Hal ini ia nilai penting sebagai bagian dari daya tawar Jokowi dalam pemerintahan. "Apa yang membedakan SBY dan jokowi harus dibuktikan," kata Arie.
Ia juga mengusulkan, Jokowi untuk tetap bekerja dengan Nawa Cita dan janjinya dengan baik. Apabila dalam menjalankan program itu Jokowi mendapat gangguan dari parlemen, kata dia, langkah yang bisa dilakukan yakni dengan memilih para menteri yang benar-benar bersih.
"Jika tidak tepat akan menjadi blunder. Gelombang dukungan rakyat cukup besar," kata dia.
Terkait isu rencana penjegalan saat pelantikan Jokowi 20 Oktober nanti, Arie berpendapat hal itu tidak akan terjadi. Alasannya, kondisi politik saat ini telah terjadi gelombang pasang balik menyerang. Sementara, koalisi pendukung Prabowo terlihat lebih rapuh. "Koalisi pendukung Prabowo rapuh dari sisi ideologi," ungkapnya.
AHMAD MUSTAQIM
