Komite Perjuangan Rakyat Nilai Kebijakan Pemerintah Anti Rakyat, Ini Alasannya

Ilustrasi (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Komite Perjuangan Rakyat (KPR) menganggap, Negara telah menjadi alat kepentingan kelas pemodal, sehingga banyak menelurkan kebijakan yang berpihak pada korporasi dan anti rakyat.

Humas KPR, Restu Baskara mengungkapkan, hal itu terbukti sejak berkuasanya rezim Jokowi-JK beserta elit-elit politik borjuasi, Indonesia hanya menjadi Negara terjajah dan alat yang tidak ubahnya seperti robot karena tak memiliki kedaulatan apapun, kecuali hanya sebagai pelayan para tuan modal.

“Sampai saat ini, rezim telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi, yang kami maknai arahnya untuk kepentingan korporasi (perusahaan) dan itu semua merupakan kebijakan yang anti rakyat,” sebut Restu dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Sabtu (29/4/2017).

Banyaknya kebijakan neoliberalisme, lanjutnya, telah memaksa Negara untuk mengeluarkan produk hukum dalam bentuk UU, PP, Permen, dan sejenisnya yang justru melanggengkan kekuasaan sehingga akan mempermudah investasi masuk untuk melakukan ekspolitasi di Indonesia. Tak hanya pada Sumber Daya Alam, tapi juga eksploitasi terhadap Dumber Daya Manusia, yang dilakukan secara sistematis.

Pihaknya mencontohkan, di antara kebijakan neoloberalisme itu adalah upah buruh yang sangat murah, banyaknya penggusuran, sengketa lahan, pendidikan dan kesehatan mahal.

Prinsip liberal, fleksibel, dan terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan yang dijalankan dengan system Labour Market Flexibility (Sistem Pasar Kerja yang Lentur), menurutnya ditandai dengan penerapan sisten kerja kontrak dan outsourching sehingga kaum buruh menjadi semakin mudah di PHK, dan mudah dirampas hak-haknya. Contoh paling riil adalah dengan terbitnya PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang melegitimasi politik upah murah.

Di bidang agraria, kasus yang menimpa rakyat Kendeng, Jawa Tengah jelas menjadi bukti bahwa pemerintah hanya memihak pada kepentingan pemodal yang diwakili oleh PT. Semen Indonesia. Begitu pun dengan yang terjadi di Yogyakarta. Jogja Darurat Agraria (JDA) menyebut, konflik agraria di DIY ada 20 titik, dari pedesaan sampai perkotaan, pesisir pantai dari barat sampai timur.

Pembangunan bandara Kulonprogo salah satu titik konflik agraria yang cukup krusial karena konsep Kota Bandara (Aero City) akan banyak menggusur tanah rakyat dan akan dibangun pusat perekonomian untuk kepentingan pemodal (korporasi), sehingga rakyat menjadi korban dan termarjinalisasi.

Pada bidang pendidikan, dengan semakin mahalnya biaya pendidikan telah memaksa peserta didik sulit mendapatkan akses terhadap pendidikan nasional. Begitu juga dengan persoalan kesehatan, banyak aturan tentang kesehatan yang malah membuat masyarakat kesulitab mendapatkan akses layanan kesehatan yang manusiawi.

Di sektor energi, salah satunya ditandai dengan kenaikan tarif dasar listrik. PLN memiliki golongan tarif subsidi dan non-subsidi. Golongan yang mendapat subsidi adalah R1 450VA dan R1 900VA, sedangkan non-subsidi adalah golongan 1300VA ke atas.

Pada semester awal 2017, terjadi transisi golongan 900VA akan dipecah menjadi 900VA subsidi dan 900VA non-subsidi. Untuk golongan non-subsidi, PLN menerapkan mekanisme tarif adjustment (penyesuaian tarif) yaitu faktor perubahan nilai tukar rupiah, harga bahan bakar, dan inflasi bulanan.

“Sistem kapitalisme sebagai ideologi rezim Jokowi-JK dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas menuai kegagalan,” ujar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Untuk itu menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), KPR menyerukan kepada seluruh rakyat agar tak percaya lagi pada elit-elit politik borjuasi.

“Rakyat harus segera membangun organisasi dan persatuan politik rakyat itu sendiri,” pintanya.

Selain itu, KPR juga akan turun ke jalan pada 1-2 Mei 2017, untuk mengikuti aksi memperingati May Day (Hari Buruh Sedunia) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Sekaligus, melawan rezim yang pro terhadap pembangunan untuk korporasi dan merugikan rakyat.

Rencanya, akan ada 300 demonstran dari Komite Perjuangan Rakyat Yogyakarta (KPRY), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), dan Serikat Mahasiswa Indonesia yang dipusatkan di kawasan jalan Malioboro Yogyakarta. (Rep-03/Ed-03)