Komnas HAM: Negara sudah Mengusir Petani dari Lahan Lumbung Pangan

Diskusi tentang Tantangan Kedaulatan Pangan dengan Kedaulatan Agraria, di jalan Bintaran Tengah No. 16 Yogyakarta, Senin (18/7/2016). (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan, berbagai proyek pembangunan yang digagas pemerintah pusat, seperti bandara, dan waduk telah mengusir petani dari lahan pertanian yang selama ini menjadi lumbung-lumbung pangan.

Padahal, Wakil Komnas HAM, Dianto Bachtiardi menganggap, pangan merupakan bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh Negara, dengan baik dan cukup.

Baca Juga:  Pasar Demangan Yogya Terapkan Pembayaran Retribusi non Tunai untuk Pedagang

“Bagaimana bicara kedaulatan pangan kalau tanahnya tidak ada?” Kata Dianto dalam Diskusi tentang Tantangan Kedaulatan Pangan dengan Kedaulatan Agraria, di jalan Bintaran Tengah No. 16 Yogyakarta, Senin (18/7/2016).

Menurutnya, ketika peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah yang dianggap menyusahkan rakyat namun tidak diubah, maka semestinya rakyat berani melakukan perlawanan.

“Ini bicara soal Hak Asasi Manusia, maka Negara harus bertanggung-jawab,” tegasnya.

Widodo, dari Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo menyatakan bahwa pihaknya bersama para petani yang tergusur lahannya karena proyek tambang pasir besi telah merasakan ‘terbunuh’ kebijakan dan Undang-Undang yang berlaku. “Kami merasakan produk-produk hukum yang itu ada sudah kacau,” anggap Widodo.

Baca Juga:  Selain Siyono, ISAC Minta PP Muhammadiyah dan Komnas HAM juga advokasi 2 Korban Densus 88

Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Kulon Progo, Martono juga menegaskan, jika pemerintah memaksakan pembangunan bandara di wilayahnya maka akan menjadi hal yang mengerikan bagi para petani yang terdampak langsung mega proyek tersebut.

Pasalanya, selama ini, lahan garapan para petani di sekitar pesisir pantai telah mampu menghidupi warga dan memberikan kontribusi ke Pemerintah, melalui pembayaran pajak.

“Pemerintah tidak perlu membangun itu supaya tidak menimbulkan persoalan baru,” pintanya.

Baca Juga:  Komnas HAM: Penggusuran di Parangkusumo, Harus Menghormati Hak-Hak Masyarakat

Sementara aktifis gerakan Jogja ora Didol, Dodok Putra Bangsa memprediksi, Yogyakarta berad di ambang krisis pangan. Mengingat, lahan-lahan pertanian telah berubah menjadi bangunan-bangunan hotel dan apartemen.

“Pangan di Yogyakarta tidak akan mencukupi. Sebab, semakin banyak pendatang, maka kebutuhan panganjuga akan lebih banyak sehingga menjadi beban bagi daerah-daerah lain,” ujar Dodok. (Rep-03/Ed-03)