Konflik agraria di DIY tak usai, lahan pinggiran sungai terancam

diskusi tentang agraria di MAP UGM, Selasa (27/9/2016) (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Ketua Umum Paguyuban Rakyat Kampung Berbasis Pinggiran Sungai (Paku Bangsa), Wignya Cahyana berpendapat, jika konflik-konflik agraria, khususnya masalah pertanian di DIY tak terselesaikan, maka lahan di pinggiran sungai akan menjadi padat penghuni.

Hal tersebut disampaikan Wignya dalam diskusi tentang agraria di MAP UGM, Selasa (27/9/2016). Ia mencontohkan, sebagian besar warga yang tinggal di pinggiran sungai Code adalah orang-orang yang mengalami kekalahan dalam konflik agraria di desa-desa.

Baca Juga:  Aktivis Mahasiswa Yogya Evaluasi 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK

“Paku bangsa sejak tahun 1981 sudah memperjuangkan tanahnya tapi sampai hari ini belum berhasil,” ungkapnya.

Pihaknya menyebutkan, sedikitnya ada enam konflik agraria yang terjadi di pinggiran Code. Antara lain, terkait penolakan permohonan hak atas tanah di Blunyah Gede dan Pogung rejo, upaya penggusuran di Jetisharj, penolakan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB)  di Jogoyudan, Penggusuran di Terban, Penggusuran di Gondolayu, dan penolakan permohonan hak atas tanah di Juminahan dan Tegal Panggung.

Baca Juga:  1 Juni 2014, Jadwal Kereta Api di Yogyakarta Berubah

Sementara, Nasir selaku dosen STPN Yogyakarta menambahkan, khusus untuk HGB memang sedikit rumit di DIY, terlebih sebelum lahirnya UU Keistimewaan. Mengingat, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agria, HGB di atas hak milik memang tidak bisa diperpanjang. (Rep-03/Ed-03)