BANGKOK (kabarkota.com) – Pasca pemberlakuan darurat militer oleh Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal Prayuth Chan, Perdana menteri sementara Thailand, Niwattumrong Boonsongpaisan mengusulkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Thailand pada 3 Agustus 2014.
Anggota Komisi Pemilihan, Somchai Srisutthiyakorn menjelaskan, pemerintah telah bersepakat untuk menyusun dekrit dan di dalamnya berisi klausal yang menyebutkan bahwa pemilihan bisa ditunda bila terjadi keadaan darurat.
Jenderal Prayuth Chan-ocha menegaskan tidak boleh ada perebutan kekuasaan di Thailand. Pihak militer akan mengusahakan dialog antar kubu pro dan kontra yang selama ini berkonflik.
"Semua dialog tidak mempunyai arti bila situasi tidak tenang atau terjadi demonstrasi dan hasutan yang dapat mengarah kepada kekerasan," pinta Jendral Prayuth, seperti dikutip BBC News.
Karena itu menurut Jenderal Prayuth, untuk mencapai situasi yang kondusif tersebut, semua partai harus menghentikan aksi mereka.
Menanggapi hal tersebut, tokoh oposisi Thailand, Suthep Thaugsuban berjanji akan terus berjuang guna menggulingkan pemerintah saat ini. Menurutnya, pemberlakuan darurat militer tidak menjadi rintangan bagi perjuangan kubu oposisi. (din/bbc news)
