JAKARTA (kabarkota.com) – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan tindakan calon presiden terpilih, Joko Widodo alias Jokowi yang menunjuk Hendropriyono sebagai penasehat tim transisi.
Koordinator Kontras, Haris Azhar menuturkan, Jokowi semestinya paham atas sejumlah kejahatan kemanusiaan di Indonesia, salah satunya kasus Talangsari pada 1989 yang pelakunya adalah Hendropriyono.
"Juga kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang dilakukan oleh agen BIN (Badan Intelijen Negara-red) saat Hendropriyono menjabat," kata Haris kepada kabarkota.com, Minggu (10/8).
Menurut Haris, tindakan yang diambil Jokowi dengan menggandeng Hendropriyono seperti bersiasat kuasa dengan pelaku pelanggar HAM. Dia juga mempertanyakan agenda transisi antara SBY dengan Jokowi yang didengungkan selama ini.
Haris menduga, agenda kerja antara Presiden SBY dengan pihak Jokowi hanya upaya perluasan kuasa baik dari pihak Jokowi maupun SBY. Jokowi dinilai butuh kekuatan lebih dari SBY untuk menghadapi oposisi dan SBY sendiri melihat peluang masuk dalam pemerntahan dari Jokowi.
"Hendro sebagai penghubung komunikasi antara Jokowi dan SBY. Pantas saja kasus Munir dan Talangsari tidak ada kemajuan," kata dia. (kim/mon)
