Lambat di DPR, Lambat Pula di DPRD

Gedung DPRD Kota Yogyakarta (sumber foto: suaramerdeka.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com)
– Sejak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Yogyakarta mengucapkan sumpah jabatannya pada 12 Agustus lalu, hingga
kini belum mampu menyelesaikan masalah pembentukan pimpinan alat
kelengkapan dewan. Akibatnya, rencana pembahasan APBD di Kota Yogyakarta
terancam terbengkalai.

 

Lambannya kinerja anggota dewan periode 2014 – 2019 ini tidak lepas
dari pengaruh konstelasi politik dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan
Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dari enam fraksi di Parlemen Kota, lima
fraksi di antaranya berada di kubu KMP, sementara PDIP yang notabene
sebagai pemenang Pileg 2014 lalu, berada di kubu KIH tanpa partai
pendukung lainnya.

 

Terkait buntunya pembentukan pimpinan alat kelengkapan dewan, Wakil
Ketua DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PAN, M. Ali Fahmi mengaku,
pihaknya beserta parpol pendukung KMP yakni PAN, Partai Gerindra, Partai
Golkar, PKS, dan PPP telah meminta adanya percepatan mekanisme formal
melalui rapat pimpinan (rapim) dewan.

Baca Juga:  Ini Sosok yang tepat Tengahi Kisruh Golkar

 

“Kami, dua wakil pimpinan dewan dari PAN dan Partai Gerindra sudah
meminta kepala sekwan untuk membuat undanga rapim, tetapi yang
bersangkutan tidak bersedia,” sesal Fahmi melalui rilisnya yang dikirim
melalui BBM, baru-baru ini.

 

Padahal, menurut dia, dalam tata tertib DPRD dijelaskan bahwa baik ketua
maupun wakil ketua dewan berhak mengundang dan memimpin rapat. Oleh
karenanya Fahmi menganggap, ketua sekwan sebagai fasilitator justru
turut menghambat kinerja dewan. “Kami menilai kepala sekwan telah masuk ke wilayah politis,” anggapnya.

 

Menanggapi anggapan tersebut, Ketua Sekwan DPRD Kota Yogyakarta, Beja
Suwarno membenarkan jika pihaknya memang tidak bersedia membuat surat
undangan tersebut. Namun, dirinya membantah anggapan telah masuk dalam
ranah politis.

Baca Juga:  Presiden Singapura dan Sultan HB X Bertemu di Keraton Yogya, Ini yang Dibicarakan

 

“Ya, kami memang tidak bersedia membuat undangan itu, tetapi kan karena
ada ketua yang berhak tanda-tangan, selama ketua tidak berhalangan,”
ungkap Beja kepada kabarkota.com melalui sambungan telepon.

 

Bejo menganggap, dengan penolakan itu, pihaknya tetap bekerja sesuai
dengan prosedur. Mengingat, posisi ketua dewan berada di tempat namun
memang enggan untuk menanda-tangani undangan rapim seperti yang
diinginkan dua wakilnya.

 

Sementara dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko
mengaku, selama ini, pihaknya hampir tidak pernah diajak untuk membahas
pimpinan alat kelengkapan dewan bersama lima parpol lainnya.

 

“Kami (Fraksi PDIP) tidak pernah mengetahui posisi Partai Gerindra,
Partai Golkar, PAN, PKS, dan PPP itu sebagai apa,” keluh Koko panggilan
Sujanarko melalui sambungan telepon. Oleh karenanya Koko menganggap, keputusan diambil oleh lima parpol
tersebut telah melangkahi tugak pokok dan fungsi (tupoksi) yang
semestinya menjadi bagian dari kewenangan pimpinan dewan.

Baca Juga:  Rekrutmen CPNS 2018, Hak Penyandang Disabilitas DIY belum Terpenuhi

 

Ditanya tentang langkah apa yang akan ditempuh pimpinan dewan untuk
mengurai kebuntuan tersebut, Koko menuturkan, pihaknya akan mengajak
anggota dewan lainnya untuk berkonsultasi ke biro hukum provinsi, guna
mengetahui apa yang menjadi tupoksi masing-masing. “Kalau nantinya dari hasil konsultasi itu tidak puas, bisa dibawa ke Kemendagri,” ujarnya.

 

Selain itu, pihaknya meminta agar eksekutif dapat segera mengeluarkan
Perwal tentang APBD murni. Itu penting, sambung Koko, untuk
mengantisipasi terbengkalainya pembahasan hingga akhir tahun 2014
mendatang.

 

Sebagai pimpinan dewan Koko juga mengakui hal tersebut sebagai bentu
kemunduran bagi anggota dewan di era sekarang. “Hingga kini tidak ada
target yang jelas,” akunya.

 

SUTRIYATI