Ilustrasi (dok. kemenag DIY)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pondok pesantren (Ponpes) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disebut berisiko tinggi menjadi gelombang baru Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di tengah status tanggap bencana virus corona, kata seorang ahli kesehatan masyarakat.
Kementerian Agama (Kemenag) mencatat, dari 319 ponpes yang tersebar di DIY, sejauh ini ditemukan sebanyak 12 ponpes atau 3,8% pernah menjadi kluster penyebaran. Namun hal ini disebut hanya fenomena gunung es.
Sementara itu, Pemprov DIY tetap memberi izin aktivitas di ponpes, meski wilayahnya menempati urutan nomor 12 se-Indonesia dalam jumlah kasus Covid-19. Dan mengklaim seluruh kasus Covid-19 di ponpes saat ini sudah selesai.
Sejumlah ponpes mengatakan sudah menyiapkan ruang isolasi saat menemukan santrinya mengalami gejala Covid-19.
Aisyah adalah santri ponpes di Kapanewon (Kecamatan) Sewon, Kabupaten Bantul, terkofirmasi positif Covid-19 bersama 40 santri lainnya dalam pemeriksaan gelombang pertama.
Perempuan 20 tahun ini menceritakan, awalnya dia tiba di ponpes pada bulan Juli 2020. Ketika itu dirinya juga menjalani tes rapid antibody yang menunjukkan hasil non reaktif, namun tetap menjalani karantina selama 14 hari.
Usai menjalani masa karantina di gedung terpisah, Aisyah mulai beraktivitas seperti biasa di lingkungan pondok, termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan tatap muka maupun dalam jaringan (daring).
Tapi, tiga bulan kemudian, beberapa santri termasuk dirinya mengalami gejala sakit serupa. Kami di pondok itu tiba-tiba banyak santri yang demam, batuk, dan bersin, ungkap Aisyah.
Mereka pun berinisiatif untuk melakukan tes usap, khususnya bagi para santri yang demamnya tinggi, dan sakitnya tak kunjung sembuh.
Awalnya saya pikir tidak mungkin kena Covid-19, karena saya merasa hanya sakit flu biasa, sambungnya.
Selama masa isolasi, Aisyah, mengaku hampir semua kegiatan dilakukan secara daring. Walau pun saat terinfeksi virus mengalami gejala ringan seperti flu, ia masih khawatir tertular lagi karena kebiasaan berkumpul di ponpes.
Jujur masih ada kekhawatiran. Sampai sekarang saya juga masih membatasi diri untuk tidak banyak keluar. Karena hidup kami di sini bersama, jadi saya juga khawatir dengan teman-teman, bukan hanya diri saya, ungkapnya.
Wahyudi Anggoro Hadi selaku juru bicara ponpes di Sewon tersebut menjelaskan, kasus Covid-19 pertama diketahui awal November 2020, ketika ada seorang santri putra yang baru datang dari luar kota mengalami gejala sakit.
Kemudian, orang tua dari santri tersebut membawanya ke Rumah Sakit (RS) untuk menjalani perawatan intensif. Dari hasil pemeriksaan, santri yang bersangkutan dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.
Berdasarkan pelacakan, santri ini telah berinteraksi dengan dua pengasuhnya, yang belakangan dinyatakan positif Covid-19.
Kemudian di-tracing lebih lanjut, dan ada 78 kontak erat. Dari 78 itu, 63 orang diantaranya positif, papar Wahyudi.
Dari total 3.000 santri yang ada di sini, virus dengan cepat menginfeksi 240 orang, kasus terbanyak di Kapanewon Sewon.
Kasus serupa juga pernah terjadi di ponpes Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Virus corona diduga dibawa seorang santri dengan status orang tanpa gejala (OTG), masuk ke ponpes.
Santri tersebut berada di kompleks yang jumlah penghuninya paling banyak, dengan jumlah ribuan. Tapi kompleks tersebut terbagi dua blok sehingga tidak berkumpul jadi satu, kata salah satu pengurus ponpes, Jazilus Sakhok.
Saat ada yang diketahui terkonfirmasi positif, maka para santri yang kontak erat dengan pembawa virus dilacak, dan tercatat ratusan santri lain juga terkonfirmasi positif, dengan status rata-rata OTG.
Mereka, kata Sakhok, ditempatkan di gedung milik yayasan yang jaraknya relatif jauh dari kompleks ponpes untuk menjalani isolasi hingga dinyatakan sembuh dari Covid-19.
Santri kembali ke Ponpes atas Izin Pemda
Kembalinya para santri dari luar daerah ke pesantren itu sebenarnya tak lepas dari kebijakan dari Pemda yang mengizinkan para pendatang dari luar daerah, termasuk para santri ke wilayah DIY secara bertahap, selama masa pandemi Covid-19.
Jazilus Sakhok, membeberkan, para santri mulai kembali ke pesantren pada bulan Agustus 2020.
Sebelumnya, tepatnya 16 Juli 2020, Rabithoh Maahid Islamiyah (RMI) yang merupakan asosiasi para pengurus Ponpes di DIY didamping Kanwil Kemenag DIY sempat menemui gubernur, Sultan Hamengku Bowono X untuk meminta izin dibukanya kembali ponpes mereka.
Permohonan izin mereka sampaikan, mengingat ketika itu sudah mulai masuk tahun ajaran baru, sementara pesantren tidak seperti sekolah pada umumnya. Selain itu juga ada pertimbangan dari para wali santri.
“Menurut mereka justru lebih aman di pesantren, asalkan protokol kesehatannya memang diterapkan, tutur Sakhok.
Meski DIY berstatus tanggap darurat bencana Covid-19, Sultan memberikan lampu hijau bagi Ponpes untuk memulai kembali kegiatan pembelajaran, dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan.
Pertimbangannya, penyebaran Covid-19 tak bisa diprediksi sehingga masyarakat harus mulai beradaptasi, dengan tetap melakukan aktivitas, tanpa mengesampingkan protokol kesehatan.
Walaupun virus corona itu tetap ada, bukan berarti masyarakat tidak boleh melakukan apa-apa atau tidak ada inisiatif. Tetap boleh melaksanakan serangkaian kegiatan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi, monggo saja kalau pesantren itu mau dibuka kembali, kata Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, 16 Juli 2020 seperti dilansir dari laman jogjaprov.go.id.
Sementara status tanggap darurat bencana DIY ditetapkan sebagai salah satu cara mempermudah kinerja internal Pemda DIY dalam menangani Covid-19.
Pendidikan di Ponpes tak mungkin Daring
Sakhok menyatakan, meskipun santri berada di pesantren itu selama 24 jam per hari, namun untuk pembelajaran di sekolahnya tetap mengikuti aturan pemerintah. Sedangkan untuk beberapa aktivitas di dalam ponpes tetap dilaksanakan dengan tatap muka.
“Daring tidak mungkin, namanya di pesantren itu kami mengajari anak-anak untuk berjamaah, baik saat salat maupun mengaji, ungkapnya.
Pemkab Bantul mengklaim pernah melakukan karantina wilayah di lingkungan ponpes pada Oktober 2020 lalu. Hal ini menyusul melonjaknya kasus virus di ponpes.
Bantul juga mengatur pembatasan keluar masuknya orang, termasuk para santri dan wali santri ke wilayah Bantul.
Namun, saat ini Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bantul, Sri Wahyu Joko Santosa mengatakan saat ini sudah tak ada lagi kasus di ponpes.
Data Kasus Covid-19 di Ponpes jadi Tanda Tanya
Pemprov DIY tidak menyediakan data kasus Covid-19 di 315 pesantren yang tersebar di wilayahnya.
Ketika kabarkota.com mencoba meminta data terkait jumlah ponpes di DIY melalui Kanwil Kemenag DIY, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Informasi dan Humas, Ahmad Fauzi yang sempat menjanjikan akan memberikan data tersebut pada akhirnya urung dengan dalih kasus selesai, dan situasi sekarang sudah kondusif.
Begitu pun terkait jumlah kasus dari klaster ponpes. Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih menyatakan bahwa data spesifik tentang kasus di ponpes ada di masing-masing kabupaten/kota.
Kami memiliki data dari kabupaten/kota itu hanya sampai pada alamat saja. Sedangkan profesi dan penangana kasus ada di Kabupaten/Kota, ungkap Berty.
Sejauh ini, data yang didapat kabarkota.com berasal dari dua kabupaten yaitu Sleman dan Bantul. Di Sleman disebutkan ada lima pesantren yang menjadi kluster Covid-19 dari total 155 ponpes di kabupaten tersebut. Sedangkan total santri dan pendamping yang terpapar Covid-19 mencapai 298 kasus.
Namun, Kepala Dinkes, Joko Hastaryo, mengklaim dalam rentang waktu September Desember 2020, para santri dan pendamping santri dari pesantren itu dinyatakan sembuh dari Covid-19.
Sementara di Bantul, terdapat enam pesantren yang juga sempat menjadi klaster Covid-19 dari 89 ponpes yang tersebar di wilayah ini. Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bantul, Sri Wahyu Joko Santosa menyebut total 354 kasus terkonfirmasi positif.
Kabarkota.com tak dapat mengkonfirmasi kasus-kasus pesantren di kabupaten dan kota lainnya di DIY seperti Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta, karena ketiadaan data.
Fenomena Gunung Es
Ketua terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dedi Supratman menduga bahwa data yang tersaji ke publik saat ini hanyalah fenomena gunung es.
Bisa jadi data itu hanya yang terlihat di permukaan, karena mereka yang terdata hanya pihak yang bersedia di-tes atau mau melaporkan kasusnya, katanya.
Dedi melanjutkan, data pelacakan kontak erat Covid-19 di Indonesia terhitung sangat rendah, sehingga sangat mungkin masih banyak kasus positif Covid-19 yang tidak terlaporkan di masyarakat.
Menurutnya, hal itu tak lepas dari masih adanya stigma di masyarakat, termasuk di kalangan pesantren bahwa Covid-19 itu seperti aib sehingga banyak pihak yang justru enggan membuka diri. Padahal, laporan masyarakat itu menjadi faktor penting dalam pengendalian penularan Covid-19.
Kita harus membangun image positif bahwa mereka hebat karena berani melakukan tracing dan testing. Karena ketika kasus itu ketahuan, maka setelah itu akan mudah memutus mata rantainya, sambung Dedi.
Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Laura Navika Yamani berpandangan, laporan pendataan sangat penting karena ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan.
Jadi dari level Pemda sampai ke pusat itu datanya harus satu kata, karena ini juga berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Kalau datanya berbeda-beda, terus yang akan diikuti yang mana? ucap Laura.
Menjadi Benteng atau Bom Gelombang Kedua
Kasus kluster penularan Covid-19 di Bantul dan Sleman diklaim sudah selesai, tapi Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Ova Emilia berpendapat potensi ponpes kembali terpapar Covid-19 tetap perlu diwaspadai.
Bisa saja terpapar lagi, karena di musim terinfeksi seperti ini, kita tidak mengerti mana kawan atau lawan. Kemungkinan (terpapar) itu masih bisa saja, kata Ova kepada kabarkota.com, 21 Januari 2021.
Menurutnya, ponpes itu semacam camp yang ketika penghuninya tidak ke mana-mana, maka akan relatif aman dari paparan virus. Meskipun, budaya di dalam ponpes adalah budaya kumpul.
Hanya permasalahannya, lanjut Ova, ada saatnya santri berinteraksi dengan lingkungan di luar ponpes untuk kepentingan tertentu, sehingga bukan tidak mungkin justru mereka terinfeksinya dari luar pondok.
Terlepas dari masih rancunya data dan kebijakan penanganan Covid-19 di lingkungan pesantren, Guru Besar FKKMK UGM, Ova Emilia berpandangan bahwa ponpes sebenarnya bisa menjadi tempat yang aman dari penularan Covid-19, selama ada pembatasan mobilitas santri dan warga didalamnya.
Kalau camp ini bisa terkendali proteksinya, maka sebetulnya tidak akan menjadi masalah, anggap Ova.
Oleh karena itu, kebijakan pengaturan di internal pesantren menjadi penentu keamanan ponpes dari paparan virus di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
DIY menepati urutan 12 sebagai penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia. Data Pemda DIY per per 30 Januari 2021, total kasus terkonfimasi positif sebanyak 21.254 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.425 kasus sembuh (67.87%); dalam perawatan sebanyak 6.342 kasus (29.8%); dan 487 (2.29%) kasus meninggal. (Rep-01)
