Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi UGM melakukan jumpa pers merespon perhelatan Pemilu 2014 di UGM beberapa waktu lalu. (foto:ugm.ac.id)
SLEMAN (kabarkota.com) – Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada mengusulkan pembentukan Kabinet Antikorupsi untuk pemerintahan 2014-2019. Direktur Eksekutif Pukat UGM, Hasrul Halili menjelaskan, pembentukan kabinet antikorupsi bisa dilakukan dengan meminimalisasi proses transaksional dengan presiden dalam penyusunan kabinet.
“Pada pemerintahan ini, ada tiga menteri aktif yang juga kader politik, serta pejabat struktural partai politik yang tersangkut kasus korupsi,” kata Harul saat jumpa pers di Kantor Pukat Korupsi UGM, Selasa (9/9).
Berdasarkan catatan Pukat Korupsi UGM, pada semester pertama 2014, kasus korupsi anggaran terjadi di dua lembaga hukum, yakni Komisi Yudisial dengan tersangka Al Jona Kautsar staf pada subbagian verifikasi dan Pelaporan Akuntansi Bagian Keuangan Biro Umum serta kasus anggaran opersional di Kejaksaan Negeri Wamena dengan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Wamena I Putu Suarjana dan Bendahara Kejaksaan Negeri Wamena, Firman Rahman.
Bukan cuma itu, kasus korupsi pada semester pertama 2014 juga melibatkan banyak aktor. Rinciannya; pejabat/pegawai pemerintah sebanyak 27 kasus dan pegawai swasta sebanyak 21 kasus.
Peneliti di Pukat Korupsi UGM, Hifdzil Alim menambahkan, perilaku korupsi yang terjadi di pemerintahan, dalam hal ini yang menyeret para anggota menteri terjadi akibat adanya iuran yang dilakukan di dalam tubuh partai politik. “Menterinya jadi menjadi anjungan tunai mandiri untuk diambil duitnya,” kata dia.
Ia menyarankan, penyusunan kabinet dalam pemerintahan baru yang sebentar lagi akan datang agar menghindari pilihan menteri dari partai politik. “Jika memang ada jadikan opsi terakhir,” ujarnya.
Direktur Advokasi Pukat Korupsi UGM, Oce Madril mengatakan pemerintahan baru harus memperkuat pengawasan internal di pemerintahan. Selama ini, kata dia, korupsi mudah terjadi lantaran kurang ketatnya pengawasan.
“Ini berhubungan tata kelola yang ada dalam birokrasi. Revoluasi yang akan dilakukan diharapkan bisa mencairkan birokrasi yang sangat nyaman korupsi,” kata Oce. (kim)
