MA Didesak Cabut Larangan Memfoto dan Merekam tanpa Izin Ketua Pengadilan

Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Aliansi Jurnalis Independen dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Yogyakarta mengecam dan menolak aturam Mahkamah Agung yang melarang pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan negeri.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran MA Nomer 2 tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan tertanggal 7 Februari 2020. Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA pada 7 Februari 2020.

Ketua AJI Yogyakarta, Shinta Maharani menganggap, larangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undanf No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Baca Juga:  Corona Mengkhawatirkan, Aksi K@MU untuk Udin Ditiadakan

“Kami meminta MA menjadikan UU Pers sebagai acuan untuk membuat surat edaran tentang tata tertib persidangan yang tidak memberangus kemerdekaan pers, dan tugas-tugas jurnalistik,” kata Shinta dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, MA telah melampaui wewenangnya dalam penegakan aturan memfoto dan merekam di ruang sidang dengan ancaman pidana. Mengingat, ranah kerja-kerja jurnalistik telah diatur dalam UU Pers Nomer 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Surat Edaran tersebut, lanjut Shinta, justru memberi celah kepada ketua pengadilan dan birokrasinya untuk melarang berbagai kebutuhan jurnalis dalam mendukung kegiatan jurnalistiknya dalam persidangan.

Baca Juga:  Guru Besar Fakultas Hukum Diteror, Rektor UII Yogyakarta Bersikap

“Larangan itu akan menghambat publik untuk mendapatkan informasi tentang jalannya persidangan yang terbuka untuk umum yang telah terverifikasi melalui tugas jurnalistik. Penyebaran berita bohong (hoaks) tentang proses peradilan juga berpotensi marak terjadi,” sesalnya.

Sementara Ketua LBH Pers Yogyakarta; Pito Agustin Rudiana berpandangan bahwa larangan memakai sandal jepit dan celana pendek dalam surat edaran itu tidak berhubungan dengan kegiatan publik mengikuti jalannya persidangan.

“Larangan itu juga tidak menghargai keberagaman di Indonesia. Dampaknya akan menyulitkan masyarakat adat yang berada di persidangan,” anggapnya.

Baca Juga:  Banyak Penyelenggara Pemilu Meninggal, Masih Perlukah Pemilu Serentak Diterapkan?

Padahal, Pito menyebut, pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas telah mengatur bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali pidana anak, kasus kesusilaan, atau dalam ranah hukum keluarga.

Larangan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam persidangan terbuka. Terlebih, ucap Pito, kemerdekaan pers tidak hanya hak yang dimiliki pers. Melainkan juga hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pers. (Ed-01)