YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Sejumlah perwakilan mahasiswa dan warga Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta (FPRY), mempertanyakan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menjawab masalah yang dihadapi warga selama masa Pandemi Covid-19 dan PPKM Darurat.
Juru bicara Aliansi Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta, Airlangga, menjelaskan FPRY merupakan gabungan dari beberapa organisasi rakyat di Yogyakarta, terdiri dari organisasi mahasiswa, perempuan, buruh, dan tani.
“Ada beberapa permasalahan yang kita tanyakan ke DPRD dan Pemprov terkait penerapan PPKM di DIY, utamanya tentang rencana pempov dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat Yogyakarta selama PPKM darurat,” urainya dalam audiensi virtual FPRY dengan DPRD DIY, Kamis (8/7).
Airlangga berpendapat bahwa sejak awal penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah tidak pernah memiliki rencana yang pasti, utamanya bagaimana melindungi rakyat dan menjawab permasalahan rakyat selama pandemi.
Penerapan PPKM dan sejumlah kebijakan lain dinilainya justru terlihat menambah penderitaan yang dialami oleh rakyat.
Sementara, perwakilan dari Aliansi Mahasiswa UGM, Diaz, menyoroti Dana Keistimewaan (Danais), yang menurutnya sangat mungkin direalokasikan sebagai dana cadangan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di DIY.
“Untuk konteks Covid, realokasi dibuat sangat mungkin terjadi karena diatur oleh Permenkeu,” ucapnya.
Dia mengakui bahwa ada ketentuan atau syarat realokasi penggunaan Danais, yakni hanya digunakan untuk mendanai hal yang berhubungan dengan sektor keistimewaan.
“Rekomendasi kami realokasi anggaran Danais untuk menjamin kelangsungan hidup pelaku usaha pariwisata, termasuk buruh-buruh pariwisata.”
Perwakilan Front Mahasiswa Nasional Yogyakarta, Noldi, mempertanyakan tentang kebijakan pemerintah di sektor pendidikan selama pandemi. Menurutnya, sejak tahun 2020 hingga 2021 angka putus sekolah dan kuliah meningkat.
“Bahkan Kemendikbud merilis bahwa angka putus kuliah 2021 sebesar 50 persen,” ucapnya.
Dampak lain kebijakan metode pembelajaran jarak jauh menurutnya terjadinya ketimpangan dalam pembelajaran akibat minimnya subsidi kuota.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan, yang hadir pada webinar tersebut mengaku pihaknya telah menyinggung realokasi Danais untuk digunakan dalam penanganan pandemi. Usulan itu disebutnya telah diusulkan sejak awal pandemi pada 2020 lalu.
“Waktu itu kita masih bantuan sembako, jaminan hidup,” ucapnya.
Sofyan mendukung usulan FPRY tentang realokasi Danais untuk penanganan pandemi, khususnya pada pelaku pariwisata, seni dan budaya, harus segera direalisasikan.
Meski demikian, menurut Sofyan, perlu adanya dorongan untuk membentuk payung hukum realokasi Danais. Sebab Pemprov DIY sering beralasan bahwa mereka khawatir realokasi angggaran tersebut justru akan menjadi temuan pelanggaran karena belum adanya payung hukum yang mengatur.
Pada tahun 2020, lanjut Sofyan, pihak Pemprov DIY tidak berani menyalurkan anggaran pada warga terdampak pandemi yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Padahal, pandemi menciptkan kemiskinan baru.
“Kemiskinan baru akibat pandemi ini belum ada datanya, dan datanya dinamis. Memang alasan klise yang masuk akal bahwa tidak berani menyalurkan bantuan jika bukan pada penerima yang terdaftar.”
Kehati-hatian yang diterapkan oleh pihak Pemprov DIY, kata Sofyan justru mengorbankan orang-orang yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Mengenai tingginya angka putus sekolah dan kuliah, menurutnya juga sangat memprihatinkan. Asumsi bahwa sekolah adalah tempat yang berbahaya untuk terjadinya paparan virus membuat pemerintah menutup sekolah sejak awal.
“Awalnya kami memang sangat sepakat karena belum tahu sejauh mana kita terdampak dari virus ini. Setelah setahun berjalan kami sudah bisa mengukur. Persentase sembuhnya jauh lebih besar,” kata Sofyan.
Pihaknya bahkan sudah mendorong untuk membuka kembali sekolah. Salah satu harapannya, sekolah bisa jadi pusat perlawanan Covid, karena di situ bisa mengedukasi siswa. Mereka juga bisa jadi duta penanggulangan Covid di masyarakat.
Menurutnya, akan lebih menyentuh jika misalnya anak berseragam SMP yang mengingatkan pelanggar prokes, daripada disemprit oleh satpol PP.
Bahkan di perguruan tinggi, vaksin harus dimasifkan bagi mahasiswa melalui lembaga kampus. “Jika indikasinya mahasiswa sudah merapat lagi di sekitar kampus, ide ini bisa dilaksanakan. Misalnya poolnya di kampus karena kampus punya tempat yang memadai,” tuturnya.
Sofan juga mengklaim bahwa pihaknya sudah menyampaikan pada pihak eksekutif, agar 20 persen anggaran Danais digunakan murni untuk pendidikan. Dengan adanya kucuran dana dari Danais, dia meyakini komite sekolah tidak perlu lagi menarik sumbangan dari wali siswa.
“Memang kalkulasinya di Dinas Pendidikan setiap anak setiap tahunnya masih kurang Rp 2 juta hingga Rp 5 juta untuk kejuruan.”
“Sudah ada BOS nasional dan daerah, itu kita hitung masih butuh Rp 250 miliar untuk menopang seluruh anak SMA di DIY. Mestinya dari Danais disalurkan untuk menopang biaya itu,” sambungnya.
Mengenai Danais, Sofyan melanjutkan, pihak DPRD tidak pernah dilibatkan dalam konteks kebijakan secara utuh.
“Sehingga kami sampai tidak tahu, misalnya pembelian Hotel Mutiara. Ini contoh saja ya, yang paling menyolok. Kita nggak tahu perencanaannya kapan, untuk apa,” jelasnya.
Reporter: Kurniawan
Editor: Jidi
