Pertemuan Ikatan Mahasiswa Papua se-Jawa Bali dengan tim dari DPR Papua, di asrama Papua Kemasan Yogyakarta, Selasa (26/7/2016). (sutriyati/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Para mahasiswa Papua, khususnya yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua se-Jawa Bali mengaku tak lagi nyaman tinggal di Yogyakarta. Terlebih, pasca pernyataan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang intinya menegaskan bahwa tak ada tempat bagi separatis di Yogyakarta.
Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipma Pa) se-Yogyakarta, Aris Yeimo menganggap, pernyataan Sultan yang telah membuat orang Papua merasa terancam keselamatannya, karena label separatis itu.
Aris menyatakan, jika dalam 2X24 jam tidak ada pernyataan sikap dari Pemda Papua, serta tuntutan Sultan tak membuka ruang demokrasi di DIY, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembungkaman aspirasi mereka tak minta maaf, maka para mahasiswa siap meninggalkan Yogyakarta.
“Kami siap untuk eksodus pulang,” tegas Aris saat bertemu dengan tim dari DPR Papua, di asrama Papua Kemasan Yogyakarta, Selasa (26/7/2016).
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Wilayah Jawa Timur, Wonda yang juga menyayangkan pernyataan Raja Keraton Yogyakarta tersebut. “Kami ini bukan separatis. Status kami jelas sebagai mahasiswa,” ujarnya.
Roy Karoba, Juru Bicara Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (Jubir PRPPB) menambahkan, pihaknya pun siap angkat kaki dari Yogyakarta karena menurutnya, tak ada jaminan keamanan lagi dari Gubernur DIY untuk warga Papua, pasca pernyataan tersebut.
Sementara, Ketua Ipma Pa Bogor, Yunus Eki Gobai mengungkapkan, meskipun selama ini mahasiswa Papua sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, namun, pihaknya masih mempertimbangkan untuk eksodus ke kampung halamannya. “Apa yang akan dilakukan di Papua kalau semua pulang?” Tanya Yunus.
Menanggapi keinginan para mahasiswa tersebut, Ketua Komisi I DPR Papua, Elpis Taboni berharap, agar para mahasiswa dapat saling menjaga satu sama lain, dengan berkoordinasi antar korwil.
“Kami meminta kepada GubernurDIY agar mencabut pernyataan separatisme itu,” seru Elpis.
Anggota Komisi II DPR Papua, Madei Kombo yang turut hadir dalam pertemuan dengan ratusan mahasiswa Papua se-Jawa Bali itu berharap, agar pemerintah daerah, baik Papua maupun DIY tidak memandang sebelah mata permasalahan ini. “Dalam situasi sepeeti ini, para orang tua di Papua menjadi takut untuk mengirim anaknya ke Jawa,” ujarnya. (Rep-03/Ed-03)
