Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti. (dok. istimewa)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY belum memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (6/1/2025).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, sebenarnya MBG untuk balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah ini merupakan kebijakan nasional yang sudah tersurat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga program percepatan Pemerintah Pusat.
DIY, sebut Made, juga diminta kontribusinya dalam program tersebut, yang disampaikan secara tertulis melalui pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Di sana disampaikan bahwa daerah berkontribusi berdasarkan kekuatan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Made kepada wartawan di Kantor Bappeda DIY, pada Senin (6/1/2025).
Lebih lanjut pihaknya menyampaikan bahwa kemampuan keuangan DIY termasuk kategori sedang sehingga kontribusinya sebesar 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami sudah menyiapkan dana itu sebesar Rp 42 miliar,” tegasnya. Dana tersebut, masuk dalam pos anggaran Dinas Pendidikan.
Hanya saja untuk pelaksanaa programnya, menurut Made, Pemda masih menunggu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) atas kebijakan nasional tersebut.
“Jadi kegiatan yang ada di daerah, sementara ini masih ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN),” sambungnya.
Meski demikian, Made mengaku, pihaknya telah berkoordinasi untuk melakukan pemetaan. Bappeda dalam hal ini lebih berfokus pada persiapan program, terutama terkait dengan penyiapan bahan baku.
Oleh karena itu, pihaknya perlu melihat potensi hasil pertanian, perikanan, serta distribusi dari sisi perdagangan.
Made memperkirakan, dari sisi produktivitas padi di DIY mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras dalam program ini. Mengingat, estimasi kebutuhan MBG sekitar 10,6 ribu ton per tahun. Sementara berdasarkan total produksi padi di DIY tahun 2023 mencapai 546 ribu ton per tahun. Tetapi untuk sayur-sayuran masih sangat tergantung dari luar wilayah. Meskipun secara keruangan, aksisibilitas untuk pemenuhan komoditas pangan DIY sangat mudah, dengan banyaknya pusat penjualan atau pun pasar-pasar tradisional.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji menambahkan, untuk program MBG di satuan pendidikanm pelaksanaan sepenuhnya ditangani oleh BGN yang bekerjasama dengan TNI, yakni Kodim dan Koramil di masing-asing Kabupaten/Kota selaku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Sesuai dengan kewenangannya, maka Pemda DIY khusus menangani untuk jenjang SMA, SMK dan SLB. Dengan rincian: 4.963 siswa di 81 SLB; 62.728 siswa di 176 SMA; dan 90.475 yang tersebar di 207 SMK. Sedangkan untuk pilot project yang ditunjuk langsung oleh BGN,yakni SMK N 3 Wonoasari; SMA Negeri 1 Wonosari; SMA Negeri 2 Sleman; dan SMK Muhammadiyah Mlati. (Rep-01)
