Masyarakar Sipil untuk Gerakan Inklusi Tolak Kekerasan dan Pembungkaman Publik

Ilustrasi (dok. estetikapers)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gerakan Inklusi menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan berbagai bentuk pemberangusan kebebasan masyarakat dalam berpendapat di muka umum.

Organisasi dan masyarakat sipil yang memberikan pendampingan dan pengawasan kebijakan untuk inklusi sosial ini digagas oleh sekitar 60 elemen masyarakat. Diantaranya, organisasi disabilitas seperti Sapda, Perdik (Makassar), Bilic (Bandung), dan Yayasan Peduli Sindroma Down (Jakarta). Selain itu juga organisasi perempuan desa dan pekerja, seperti Narassita, Yasanti, Pusat Studi Anti Korupsi, dan LBH Masyarakat, Imparsial (Jakarta). Serta Pusat Studi Gender, Kesehatan Reproduksi, HIV/AIDS, seperti Diponegoro Gender and Human Rights Center (Semarang), Setya Garuda Remaja Cendikia (Jakarta), Savy Amira (Surabaya), dan Rumah Cemara (Bandung).

Salah satu anggota organisasi dari Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan, Makassar, Abd. Rahman menganggap, selama ini jarang ada itikad baik pemerintah untuk memenuhi hak-hak hidup di lingkungan layak, adil, manusiawi, dan inklusif. Bahkan, pemerintah baru bersedia mengakui keberadaan mereka, setelah mendapat desakan internasional.

“Sebagai bagian dari kelompok yang dikungkung stigma dan terus mengyhadapi diskriminasi, kami mendukung seluruh upaya mewujudkan keadilan,” tegasnya melalui pernyataan tertulis yang diterima kabarkota.com, Jumat (4/10/2019).

Inklusi, menurutnya bukan sekedar memberi ruang partisipasi untuk memenuhi kuota afirmasi. Melainkan, pemerintah juga harus lebih banyak belajar dari rakyat, meskipun pelajarannya amat pahit.

“Rakyat yang menolak pemerintahnya, tidak boleh dicap pembangkang apalagi disakiti. Pemerintah harus berhenti membuat aturan dan hukum yang memaksa rakyat memilih antara kritis namun terancam, atau patuh tapi kehilangan apapun termasuk harga diri,” pintanya.

Ditambahkan Rahman, hal tersebut sekaligus untuk menyikapi kondisi beberapa hari terakhir yang mengancam kebasan berpendapat di ruang-ruang publik, seperti demonstrasi di kantor DPR RI, depan kantor DPRD, area perguruan tinggi, dan di lokasi-lokasi lainnya. Selain Bagus Putra Mahendra (15), Immawan Randi, Muhammad Yusuf Kardawi, Maulana Suryadi, dan Dicky Wahyudi yang menjadi korban, banyak juga demonstran lain yang mengalami trauma fisik dan mental, sejak tuntutan rakyat mengemukan dengan aksi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Korban terus berjatuhan, namun kami tidak melihat itikad baik institusi Kepolisian untuk memenuhi komitmennya sebagai aparat dalam sistem negara demokrasi,” sesalnya.

Pihaknya juga mengaku telah mengetahui banyak keluarga yang melaporkan anggota keluarganya hilang dan belum diketahui keberadaannya, pasca aksi tersebut.

Di lain pihak, keterlibatan pelajar dalam menyampaikan pendapatnya saat ini menjadi sangat mudah terkena represi, melalui penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk pelajar yang bersangkutan.

Oleh karenanya mereka menuntut pemerintah, terutama Polri agar bertanggung jawab melakukan penyelidikan terbuka mengenai proses dan kejadian saat mereka dikirim ke lapangan untuk mengamankan penyampaian pendapat. Mengingat, Pihaknya mensinyalir, tindakan aparat bukan menciptakan rasa aman, namun mereproduksi teror dan represi yang sudah gencar bahkan sebelum aksi berlangsung.

Sementara Pitra dari Engage Media Yogyakarta menuntut pembebasan dan pemulihan menyeluruh bagi pada korban, baik dari segi kesehatan dan pendidikan, tindak lanjut represi aparat secara spesifik pada anak, pekerja medis dan kemanusiaan, aktivis, dan individu yang mengemukakan pendapat melalui berbagai saluran.

“Kami mendesak, pemerintah dan aparat untuk berkomitmen melindungi setiap warga negara sipil tanpa mengorbankan kebebasan menyampaikan pendapat, serta tidak membenarkan teror yang sudah menerabas ruang sipil dengan berbagai dalil,” ucap Pitra.

Lebih dari itu, pihaknya juga mendorong adanya transparansi dalam.proses pemeriksaan peserta aksi di kantor polisi maupun tempat-tempat lain. Sebab, di setiap penyampaian pendapat telah banyak kejadian orang hilang, pulang luka-luka, dijerar pasal karet, dan berbagai upaya yang terkesan untuk menakut-nakuti rakyat. (Ed-01)