Mencari Jalan Lain Penyelesaian Sengketa UU ITE

Diskusi Terbatas: “Mencari Formula Penyelesaian Sengketa di Luar Jalur Pidana”, di UGM, 12 Juni 2017. (Masjidi/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sejatinya dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi (TI).

Namun dalam perjalanannya, kehadiran UU ITE justru menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Betapa tidak? Pasal-pasal dalam UU tersebut pada akhirnya malah mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan dan politik untuk memenjarakan kebebasan berekspresi, khususnya di dunia maya.

Sasarannya? Tentu saja lebih banyak para netizen yang umumnya terjerat kasus karena postingan ataupun kiriman pesan mereka di berbagai media sosial dan messenger.

Angka ‘Berbicara’

Sepanjang tahun 2008 hingga November 2016, jumlah netizen yang terjerat UU ITE sebanyak 215. Angka tersebut diperoleh dari paparan pakar TI Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Wisnu Baroto, dalam Diskusi Terbatas: “Mencari Formula Penyelesaian Sengketa di Luar Jalur Pidana”, di UGM, 12 Juni 2017. Masih dari paparan itu, 50 persen pelapornya adalah aparatur Negara. Disusul profesional 32 persen, masyarakat sipil 28 persen, pelaku bisnis 14 persen, dan 2 persen lainnya tidak diketahui.

Sementara catatan dari Jaringan Penggerak Kebebasan Berekspresi Online Safenet, jumlah laporan terverifikasi terkait UU ITE sejak diundangkan sebanyak 177, di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 77 diantaranya dilaporkan sepanjang tahun 2016 lalu.

Pengguna media sosial Facebook terbukti paling banyak menjadi sasaran UU ITE (56,5 persen). Selebihnya dari Twitter, media online, pesan singkat, YouTube, Blog, Email, Path, Whatsapp, dan bahkan termasuk petisi online.

Pasal-pasal yang dikenakan, sekitar 79 persennya adalah pasal tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 Ayat 3); 13 persen pasal tentang Kebencian (Pasal 28 Ayat 2); 4 persen pasal tentang Ancaman (Pasal 29); dan 1,7 persen dikenai pasal tentang Pornografi (Pasal 27 Ayat 1). Dari keseluruhan kasus itu, 13 persen ditempuh melalui jalur pidana dan kini tengah menjalani proses peradilan.

Jalur Pidana jadi Premium Remedium yang Melelahkan

Di Yogyakarta, setidaknya ada tiga kasus UU ITE yang juga sempat menjadi sorotan publik. Terbaru adalah kasus yang menjerat seorang pecinta kucing, Fatkhurrohman dan hingga kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Proses persidangan yang telah dijalani belasan kali sejak Januari 2017 lalu itu, diakui Fathur sangat melelahkan. “Saya kehilangan banyak waktu karena terbuang sia-sia untuk ke sana ke mari (urusan persidangan),” kata Fatkhur saat ditemui kabarkota.com, 12 Juni 2017.

Belum lagi, lanjut Fatkhur, tak jarang ia menunggu waktu giliran disidangkan selama berjam-jam karena ketidakpastian jadwal di PN Sleman. Kerugian lainnya, Fatkhur kehilangan tiga kucing piaraannya karena tak terurus dengan baik, selama menjalani proses persidangan.

Fathur adalah salah satu korban pemberlakuan UU ITE yang dilaporkan oleh salah seorang pemilik klinik hewan di Kalasan, Sleman, pada Februari 2015 lalu. Ia dilaporkan ke Polda DIY atas tuduhan pencemaran nama baik setelah mengunggah status di Facebook tentang kekecewaannya atas pelayanan klinik yang malah menyebabkan kucing kesayangannya sakit parah dan akhirnya mati. Di postingan yang disertai foto itu, ia juga mempertanyakan ijin dokter praktik dan kepemilikan klinik.

Selain Fatkhur, pasal karet di UU ITE juga menjerat Ervani di Bantul, hingga ia ditetapkan sebagai atas dugaan kasus pencemaran nama baik, karena mengunggah keluh kesah atas kejadian yang menimpa suaminya, saat bekerja di Jogja Jolie Jewellery, 9 Juli 2014.

Ervani pun sempat ditahan di Rutan Wirogunan selama 20 hari. Namun pada 5 Januari 2015, PN Bantul memvonis bebas Ervani.

Selanjutnya, Florence Sihombing (Flo), seorang mahasiswa S2 UGM juga dilaporkan ke Polda DIY oleh sekelompok orang, atas tuduhan pencemaran nama baik, gara-gara unggahan status di media sosial Path yang dianggap menghina Yogyakarta, pada Agustus 2014 lalu.

Pada 31 Maret 2015, PN Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis untuk Florence, dengan dua bulan penjara dan percobaan enam bulan beserta denda Rp10 juta subsider satu bulan penjara.

Advokat Yogyakarta, Zahru Arqom menyesalkan, penegakan hukum pidana dalam UU ITE yang seharusnya menjadi cara terakhir (ultimum remedium), kini jusru dijadikan jalur utama (premium remedium).

Jalan Lain Penyelesaian Sengketa UU ITE

Yang menjadi pertanyaan kemudian, adakah jalan lain di luar pidana yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut UU ITE ini?

Aktifis Combine Resource Institution (CRI), Elanto Wijoyono tak menampik fakta bahwa beberapa bagian dari UU ITE ternyata potensial dijadikan “senjata” oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan. Bahkan, tak hanya mengenai netizen, tapi juga banyak aktifis LSM, aktifis lingkungan, dan juga wartawan.

Karena itu, Elanto menganggap, literasi terhadap pengguna media elektronik perlu digalakkan hingga ke kampung-kampung. Hal ini penting dilakukan utamanya oleh kalangan akademisi untuk memberikan pendidikan literatif hukum kepada warga agar mereka mendapatkan suplai pengetahuan.

“Ini PR bagi masyarakat sipil,” tegas pria yang juga aktif di Warga Berdaya ini.

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yordan Gunawan menyebutkan, di Negara-negara Eropa, kasus-kasus semacam itu masuk di ranah hukum perdata. “Orang-orang di sana tak bisa dituntut secara kriminal sebelum diproses perdata,” jelas Yordan.

Untuk itu, ia menambahkan, pemahaman kepada pemerintah maupun DPR agar kasus-kasus yang menyangkut UU ITE diarahkan ke pelanggaran hukum (tort) saja, tanpa perlu dipenjarakan.

Sedangkan, Ervani dari Paguyuban Korban UU ITE menilai, ranah hukum perdata pun masih memberatkan karena akan ada denda yang harus ditanggung. Ia berharap, penyelesaian perkara melalui mediasi menjadi jalan terbaiknya. (Ed-03)

SUTRIYATI