Ilustrasi (aktual.com)
JAKARTA (kabarkota.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya mendukung adanya perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah. Bahkan, ia mengaku akan berkoordinasi dengan lembaga antirusuah tersebut guna mencegah keterlibatan kepala daerah dalam dugaan kasus korupsi.
“Kami akan membuat surat dan berkoordinasi dengan KPK. Prinsipnya pencegahan yang diutamakan,” kata Mendagri, seperti dikutip laman Kemendagri, baru-baru ini.
Menurutnya, pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk menekan jumlah pejabat atau penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi. Mengingat, kini semakin banyak pejabat dan penyelenggaraan negara terjerat kasus tersebut.
Berdasarkan data KPK sebagaimana yang paparkan mantan ketua KPK, Busyro Muqoddas di Yogyakarta, Kamis (14/4/2016), sepanjang tahun 2004-2013 sedikitnya telah ada 385 kasus korupsi yang ditangani. Dari jumlah termasuk korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Sementara, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri menilai, Pemerintah selama ini telah berupaya mencegah korupsi dengan memaksimalkan peraturan dan sanksi-sanksi kepada pejabat yang diduga terlibat korupsi.
“Ke depan, dalam orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (OKPPD), Kemendagri juga akan mengudang KPK,” ujarnya. (Rep-03/Ed-03)
