Mengadu ke Raja, Aliansi Buruh Yogyakarta Bakal Topo Pepe

Konferensi pers di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DIY (30/10/2016) (Anisatul Umah/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) РAliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menilai Peraturan Pemerintah (PP) pengupahan No.78 tahun 2015 bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003, terkait mekanisme penetapan upah minimum. Penetapan Upah MinimKabupaten/Kota (UMK) dalam PP No.78 tahun 2015 hanya didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan dalam UU No.13 Tahun 2003 berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mekanisme survey KHL serta pembahasan di Dewan Pengupahan. Sekjen ABY, Kinardi mengatakan 1 November menjadi tanggal penetapan upah minimum 2017.

Buruh menilai kenaikan UMK 2017 idealnya 650 ribu. Angka ini berdasarkan survey yang dilakukan ABY di lima kabupaten/kota berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Permenkertrans) No.13/MEN/VII/2012.

Baca Juga:  Aksi Mayday di Yogya akan Terpusat di Jantung Kota

“Upah yang ditetapkan gubernur jauh dari kenyataan survey ABY,” ugkap Kirnadi dalam konferensi pers di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DIY (30/10/2016).

Tuntutan buruh akan disampaikan melalui aksi kebudayaan dan topo pepe oleh Federasi buruh yang tergabung dalam ABY pada 31 Oktober 2016. Aksi akan dimulai di Gedung Kepatihan/Kantor Gubernur dilanjutkan ke Keraton Kesultanan Yogyakarta dari pukul 08.00-14.00 WIB.

“Peran Keraton Yogyakarta sebagai entitas yang diakui, bukan semata-mata kebudayaan. Namun peran sosial politik juga harus diperankan raja,” tambah Kirnadi.

Dalam aksi esok hari, buruh akan menyampaikan lima tuntutan. Pertama, Sri Sultan Hamengkubuwana X menegur gubernur DIY untuk tidak memberlakukan formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, Sri Sultan Hamengkubuwana X menegur gubernur DIY untuk menaikkan UMK 2016 rata-rata 650 ribu.

Baca Juga:  May Day 2017: Buruh Yogya tuntut Sultan Bangun Perumahan bagi Buruh

Ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwana X menegur gubernur DIY untuk segera memberlakukan upah minimum sektoral provinsi 2017. Keempat, Sri Sultan Hamengkubuwana X menegur gubernur DIY untuk mempertimbangkan hasil survey KHL ABY untuk menetapkan UMK 2017.

Terakhir, Sri Sultan Hamengkubuwana X menegur gubernur DIY untuk merealisasi perumahan bagi buruh dan melibatkan buruh dalam perencanaannya. Ketua Logam Elektronik dan Mesin yang tergabung dalam KSPSI, Suharto megatakan bahwa mengadu ke raja sebagai bentuk semangat keistimewaan.

“Raja tidak hanya merebut ditingkat gubernur, tapi harus bisa mengayomi jika ada kesewenang-wenangan dari pemerintahan terjadi. Barangkali hati nurani raja kita tersentuh dengan aksi ini,” tuturnya.

Menurut Suharto, aksi topo pepe merupakan gaya masyarakat atas tindakan yang meresahkan sesuai budaya dan gaya. Jika tuntutan dari masyarakat tidak diindahkan, Suharto meminta pemerintah untuk tidak menyalahkan masyarakat jika terjadi kerawanan sosial.

Baca Juga:  DPR: TNI ingin dilibatkan dalam pemberantasan terorisme

“Masyarakat melanggar norma hukum karena untuk memenuhi kebutuhan perut, karena yang diterima tidak bisa mencukupi,” tandas Suharto.

Ketua DPD Aliansi Pekerja (Aspek) DIY, Aziz Nur Fitriyanto menambahkan, aksi topo pepe mengacu pada sejarah berdasarkan unggah-ungguh yang dijunjung di Yogyakarta. Ia menjelaskan secara hierarki sebagai daerah istimewa, kedudukan gubernur dengan raja, lebih tinggi raja.

“Topo pepe dilakukan masyarakat sejak dulu apabila permintaan mereka diabaikan pemerintah,” pungkasnya. (Rep-04/Ed-01)