Mengapa Dualisme Gelar Sultan Kembali Dipermasalahkan?

Ilustrasi: Aksi doa bersama Paguyuban Masyarakat Yogyakarta Istimewa jelang upacara larung Sabda Raja Bawono, di alun-alun kidul Yogyakarta, 16 Juli 2017. (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Belasan pria berkumpul di pelataran alun-alun selatan Yogyakarta, pada Minggu (16/7/2017) pagi itu. Para pria yang mengatasnamakan Paguyuban Rakyat Yogyakarta itu datang dengan membawa peti mayat lengkap dengan “ubo rampe”-nya, serta membentangkan berbagai poster dukungan untuk Sultan Hamengku Buwono (HB) X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIY, dengan syarat gelar “Bawono” dihapuskan, dan gelar Khalifatulllah dikembalikan.

Aksi yang diawali dengan doa bersama itu dilanjutkan dengan upacara larungan di Pantai Parang Kusumo, yang menurut koordinator paguyuban, Sri Samin, bertujuan untuk melarung gelar ‘Bawono’.

Apa yang dilakukan oleh Paguyuban Rakyat Yogyakarta Istimewa ketika itu sejatinya adalah bentuk penolakan mereka atas dualisme gelar yang digunakan Sultan, terutama jelang ditetapkannya kembali sebagai Gubernur DIY, periode 2017-2022.

Pasca keluarnya Sabda Raja pada 2015 silam, Sultan diketahui menggunakan dua gelar yang berbeda. Gelar Sultan Hamengku Buwono (HB) X digunakan selaku Gubernur DIY, dan Sultan Hamengku Bawono ka-10 dipakai di internal Keraton Yogyakarta.

Meskipun dua gelar tersebut dipakai untuk dua kepentingan yang berbeda, namun hal tersebut dipermasalahkan oleh sebagian kalangan, termasuk dari para pejuang pro keistimewaan DIY, serta para rayi dalem (adik Sultan). Apa dasar penolakan dari kelompok yang tak setuju dengan dualisme nama Sultan tersebut?

Bayu Dardias dalam tulisannya bertajuk “Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengku Buwono X” , menyebut bahwa rezim Sultan HB X mulai melemah di kalangan internal kesultanan Yogyakarta karena kegagalan menggunakan legitimasi mistisme dalam menentukan penerus tahta. Indikator kelemahan rezim itu ditandai dengan penolakan terhadap keputusan Sultan yang memilih putri sulungnya sebagai putri mahkota atau calon pewaris tahta kesultanan Yogyakarta. Rezim aristokrasi Sultan HB X juga menjadi tak efektif karena aturan main yang digunakan tak menjadi prinsip bersama yang diikuti dan disepakati di lingkup internal kekuasaan.

Selain itu, menurut Bayu, dalam konteks kerajaan Islam agraris yang memiliki sumber ekonomi tak bergerak berupa tanah dan kekuasaan raja bersifat mutlak,model Sultanah (Sultan perempuan) sulit diterapkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya, kecuali pada periode Hindu-Buddha di Jawa.

Hanya saja, pada kesultanan yang menjadi bagian dari sistem politik Indonesia, konflik internal seperti itu tidak menjadi bagian yang diatur oleh Negara. “Pada saat bersamaan, tidak ada instansi lain yang mampu menjadi penengah saat konflik terjadi,” sesalnya.

Dalam tulisan lain berjudul “Simalakama Gelar Bawono” (25/7/2017), Bayu menekankan bahwa meskipun polemik gelar Sultan itu tak akan menganggu proses penetapan Sultan sebagai Gubernur 2017-2022. Namun, gelar Bawono seperti buah simalakama. Sebab, jika diteruskan akan mengganggu jabatan sebagai Gubernur dan menjadi polemik lima tahunan, tapi kalau dibatalkan akan berdampak gagalnya seluruh skenario penobatan GKR Mangkubumi dan juga turunnya legitimasi terhadap diri pribadi Sultan, yang notabene pernah mengutarakan tak ingin menjadi
Gubernur DIY seumur hidup.

Tepatnya pada 30 April 2015 lalu, Sultan mengubah nama dan gelarnya atas dasar petunjuk dari Tuhan, melalui para leluhurnya.

Gelar yang sebelumnya: “Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah,” atau Sultan Hamengku Buwono X, menjadi: “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalogo Langgengging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo,” atau Sultan Hamengku Bawono ka-10,

Perubahan gelar itu kata Bayu, dimaksudkan untuk melancarkan proses pelantikan putri tertuanya Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi putri mahkota dengan gelar baru GKR Mangkubumi, yang diumumkan lima hari kemudian.

Bagi salah satu rayi dalem, Gusti Bendoro Pangerah Haryo (GBPH) Prabukusumo atau Gusti Prabu, gelar Sultan sebelumnya tak bisa diubah karena itu nama dinasti keraton Yogyakarta. Ia menjelaskan beberapa alasan, mengapa Sultan di keraton Yogyakarta “harus” laki-laki. Salah satunya, Keraton Yogyakarta adalah kerajaan Islam sehingga rajanya disebut Sultan, yang juga dimaknai sebagai Sulton atau imam (laki-laki). Dalam Islam juga mengenal Nazab (Bin) dari garis keturunan laki-laki, bukan perempuan.

Karenanya, Gusti Prabu meminta, agar upaya mengubah paugeran keraton Yogyakarta, melalui Sabda dan Dawuh Raja yang telah diumumkan Sultan kepada publik sebelumnya, segera diakhiri.

“Kami lelah 12 tahun masyarakat berjuang untuk keistimewaan DIY, dari mulai RUUK hingga ditetapkan menjadi UUK DIY. Semua itu harus kita hormati,” pinta Gusti Prabu, saat dihubungi kabarkota.com, 31 Juli 2017.

Gusti Prabu berharap, pemerintah pusat, dalam hal ini presiden dan Menteri Dalam Negeri dapat menjadi penengah, dalam menyudahi polemik tersebut.

Sementara ketua Paguyuban Dukuh se-DIY “Semar Sembogo”, Sukiman yang menjadi salah satu pejuang keistimewaan DIY juga menginginkan agar kenyamanan, kedamaian, dan ketenangan masyarakat Yogyakarta dapat benar-benar diwujudkan oleh Sultan. Salah satunya, dengan menanggalkan gelar barunya dan hanya menggunakan gelar yang sesuai dengan paugeran Keraton dan UUK DIY. Mengingat, dualisme gelar tersebut justru membingungkan masyarakat.

Soal kesejahteraan rakyat, Sukiman sangat berharap, itu bisa diwujudkan. Salah satunya, melalui pemerataan dana keistimewaan (danais) hingga ke desa-desa yang selama ini belum dirasakan manfaatnya. Apalagi, jelang pengesahan RUUK menjadi UUK DIY, Sultan sempat berucap kepadanya, “Aku oleh opo, kowe oleh opo? Aku Mukti, Kowe yo Mukti. Aku yo gubernur, kowe yo rakyate, (aku dapat apa, kamu dapat apa? Aku sejahtera, kamu juga sejahtera. Aki gubernurnya, kamu rakyatnya), ” kenang Sukiman.

Namun, dalam pandangan Widihasto Wusana Putra yang juga bagian dari pejuang pro Keistimewaan DIY, paugeran di Keraton dan di Kadipaten Pakualaman adalah segala ketentuan/aturan/kebijakan primer maupun sekunder yang berlaku di internal Keraton maupun kadipaten, dan sepenuhnya itu menjadi kewenangan mutlak Raja bertahta. Sebab, kasultanan dan Kadipaten adalah entitas otonom yang memiliki otoritas penuh menata atau mengatur dirinya. Otoritas tersebut mendapatkan jaminan, dalam kontitusi UUD 1945. Yakni, Negara menjamin satuan-satuan pemerintah bersifat khusus atau istimewa.

“Itu artinya, jangankan orang per orang, pemerintah pusat pun tidak memiliki kewenangan mengatur atau mengintervensi hal-hal yang menjadi domain Sultan dan Pakualam bertahta, semisal soal gelar, suksesi, tata upacara adat, dan sebagainya,” tegas Widihasto.

Ia juga menambahkan, hal yang krusial dan fundamental saat ini adalah bagaimana duet kepemimpinan Sultan dan Pakualam itu sungguh-sungguh memberikan arti bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Yogyakarta. Sekaligus memberi sumbangsih bagi NKRI.

“Gelar apapun tidak akan memiliki makna, jika masyarakat tidak merasakan dampak kebijakan yang memihak kepentingan-kepentingannya,” ucapnya.

Sebelumnya pada 20 Juli 2017, saat dimintai tanggapan wartawan di Kompleks Kepatihan, tentang keinginan sebagian elemen pejuang Keistimewaan DIY agar menanggalkan gelar barunya, Sultan secara tegas nyatakan bahwa itu bukan menjadi kewenangan mereka untuk mengintervensi hal yang berkaitan dengan gelarnya. (Ed-03)

SUTRIYATI