Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly. (Sumber: liputan6.com)
JAKARTA (kabarkota.com) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana membentuk tim khusus untuk memverifikasi dan pendalaman perihal pengesahan hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar. Akan tetapi, siapa saja yang berada dalam tim itu belum ada kepastian namanya.
"Seperti kita ketahui, dalam tubuh Golkar saat ini sedang ada riak-riak, jadi kami putuskan akan bentuk tim khusus," ujar Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly usai menerima kehadiran Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) versi Munas Bali, di Kantor Kemenkumham, Senin (8/12).
Laoly menjelaskan, langkah tersebut diambil dengan tujuan agar bisa memberikan penilaian objektif antara hasil Munas Partai Golkar di Bali dan Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta. Menurutnya, seluruh verifikasi hasil Munas Partai Golkar yang akan lembaganya lakukan akan dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan.
"Berkas (ARB) sudah kami terima dan akan kami akan proses sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku," ujar Laoly.
Di sisi lain, Munas Golkar di Ancol, Jakarta telah berakhir Minggu (7/12) malam tadi. Hasil Munas tersebut mengangkat Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Namun, dari hasil Munas di Ancol, Menkuhham belum mendapatkan konfirmasi terkait kapan laporan akan diserahkan.
"Belum ada konfirmasi dari mereka akan hadir ke sini. Kalaupun mereka hadir, kami pastikan akan tetap memproses sesuai perundangan," kata Laoly.
Laoly menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan tenggat waktu penyampaian laporan. Pihaknya akan terlebih dahulu berusaha maksimal untuk menuntaskan proses verifikasi. "Pokoknya secepatnya akan kita proses. Kami akan bentuk tim dulu," kata dia. (viva.co.id)
