Menuju Tatanan Baru, UMKM Yogya Berharap Kebijakan yang Memudahkan pelaku Usaha Bangkit

Webinar “Transisi Tatanan Baru: Membangkitkan UMKM Yogyakarta, Selasa (23/6/2020). (Dok. Screenshot Youtube)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Masa transisi menuju tatanan baru (new normal), di satu sisi sedikit memberi nafas lega bagi para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota Yogyakarta.

Dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan setelah sekian lama masyarakat harus membatasi aktivitas di luar rumah, para pelaku UMKM sebagian juga telah mulai beroperasi lagi. Namun demikian, tidak serta merta usaha yang mereka jalankan bisa pulih seperti sebelum pandemi.

Salah seorang pelaku usaha kuliner di Kota Yogyakarta, Wisnu Birowo mengungkapkan, meski usahanya sudah mulai dikunjungi pembeli, namun masih ada kekhawatiran, misalnya akan muncul klaster kasus Covid-19 baru ketika para pelanggan mulai berkerumun.

“Kalau sepi kami pusing. Ramai juga kami pusing,” kata owner Sellie Cafe ini dalam Webinar “Transisi Tatanan Baru: Membangkitkan UMKM Yogyakarta, Selasa (23/6/2020).

Webinar ini merupakan kerjasama Magister Arsitektur (MArs), Pemkot Yogyakarta, dan didukung oleh kabarkota.com, serta Gawai Piawai.

Owner Sellie Cafe, Wisnu Birowo (dok. Screenshot youtube)

Pada akhirnya, Wisnu mengaku, dirinya bersama para pelaku bisnis kuliner lainnya berkomitmen untuk tetap membuka usaha dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk melakukan pembatasan pembeli, ketika suasana sudah mulai ramai. Kalau pun masih sepi pembeli, maka mereka berkolaborasi dan saling membantu sehingga bisa tetap survive dalam menjalankan usaha di tengah situasi seperti saat ini.

Baca Juga:  Penanganan Pecandu Narkoba DIY butuh setengah Abad

Lebih lanjut Wisnu berharap agar para pengambil kebijakan memberikan dorongan dalam bentuk kemudahan-kemudahan regulasi sehingga tak semakin menyulitkan para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha, khususnya di masa transisi new normal.

Pelaku usaha perhotelan di Yogyakarta, Anton Prihantono juga sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19, karena selama ini pangsa pasar hotel adalah dari wisatawan Nusantara dan manca Negara. Sejak Covid-19 mewabah di Indonesia, para turis menghilang.

“Pertengahan Maret itu omzet kami masih naik sekitar 20 persen dari tahun lalu, dan di akhir itu mulai turun. Awal April, hotel semua tutup,” ungkap Anton.

Pelaku usaha perhotelan di Yogyakarta, Anton Prihantono (dok. Screenshot youtube)

Anton menuturkan, dengan penutupan hotel selama pandemi, maka para pelaku usaha perhotelan juga terpaksa merumahkan para pekerjanya. Kondisi yang memprihatinkan, akan tetapi memang menjadi satu masa yang harus dilewati semua orang.

Saat memasuki masa transisi tatanan baru, lanjut Anton, keadaan juga belum bisa membaik seperti sebelumnya karena masih ada kekhawatiran orang untuk datang ke Yogyakarta. Terlebih, persyaratan yang harus dipenuhi oleh para wisatawan yang akan berkunjung ke suatu daerah juga cukup sulit.

“Kalau mau normal memang ya memang semua harus normal di semua daerah,” anggapnya.

Meski demikian, dirinya menyatakan bahwa apapun kondisinya, usaha harus tetap berjalan, dengan melakukan hal yang masih mungkin dilakukan pada saat ini. Pihaknya meyakini bahwa setiap kesulitan pasti ada peluang didalamnya.

Baca Juga:  Masker di Kota Yogya Langka, Harga Naik hingga 300%

Sementara Kepala Prodi Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Suparwoko memaparkan, berdasarkan hasil pemetaannya di pasar tradisional, dan beberapa titik usaha di kota Yogyakarta, pihaknya menemukan fakta bahwa di pasar tradisional, protokol kesehatan belum ketat diterapkan. Hal itu terlihat dari masih sedikitnya ketersediaan tempat cuci tangan, kesadaran untuk memakai masker, dan social distancing masih minim.

Pemaparan materi Kaprodi Magister Arsitektur UII Yogyakarta, Suparwoko (screenshot youtube)

“Pedagang pasar di Kota Yogyakarta tidak mau diterapkan genap ganjil,” sesalnya.

Hal tersebut, kata Suparwoko, menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menata mereka dalam berniaga di pasar tradisional selama masa pandemi. Sedangkan di tempat-tempat yang pedagangnya memiliki paguyuban, mereka rata-rata cukup disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Kesimpulannnya, semakin formal dan terorganisir, maka makin mudah dan potensi untuk pengembangan desain tempat usaha yang mampu merespon protokol kesehatan Covid-19,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi tak menampik bahwa memang di masa transisi tatanan baru, kepadatan lalu-lalang masyarakat di jalan, masih belum sebanding dengan perputaran ekonomi di kota Yogyakarta.

Pihaknya menduga, hal itu bisa saja terjadi karena sebagian besar masyarakat belum merasa aman saat akan melakukan transaksi, di pusat-pusat perbelanjaan.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi (dok. Screenshot youtube)

“Hipotesa saya, selama kita tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman dimanapun, maka orang tidak akan pernah berani datang,” ucap Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta ini.

Baca Juga:  Ingin Jadi Duta Museum DIY 2016? Ini Syaratnya

Oleh karenanya, Heroe mengaku, Pemkot Yogyakarta sedang mempersiapkan protokol baru yang baik, sehingga ketika nantinya new normal mulai diterapkan, tatanan baru yang dipersiapkan tersebut akan bisa diimplementasikan dengan baik.

Terkait dengan UMKM, Heroe menyebutkan, jumlahnya di kota Yogyakarta yang terdata sementara ini sekitar 1.160 pelaku usaha, dan sebagian besar mengalami penurunan 30 persen – 60 persen selama pandemi Covid-19.

Heroe mengklaim, pihaknya juga telah melakukan beberapa terobosan untuk membantu UMKM bangkit kembali, seperti menciptakan aplikasi yang memungkinkan para pedagang di pasar tradisional melakukan penjualan secara online, dengan sistem pesan-antar. Termasuk mendorong koperasi agar berproduksi, karena persoalan utama mereka ada pada produksi dan permodalan.

Ekonom Institute Harkat Negeri, Dwi Supadmi (dok. Screenshot youtube)

Pada kesempatan tersebut, Ekonom dari Institute Harkat Negeri, Dwi Supadmi juga memaparkan data secara makro terkait jumlah pelaku usaha di berbagai daerah yang angkanya mencapai 64. 2 juta. Dari jumlah tersebut, 99.99 persen merupakan UMKM, dan hanya 0.01 persen yang termasuk pelaku usaha skala besar.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha tak bisa digeneralisir, sehingga perlu pendataan secara lebih mendetail sehingga penyelesaian masalahnya bisa efektif.

“Ketika kebijakan dibuat, tapi datanya tidak valid maka menjadi tidak tepat sasaran,” tegasnya. (Rep-02)