Saya sendiri memiliki pendapat atas peristiwa ini, juga bagaimana harusnya meresolusinya. Biar kongkrit, saya akan menceritakan lebih dulu tentang keluarga besar saya, sebelum sampai ke kesimpulan dimaksud. Maaf cukup panjang ceritanya.
Saya adalah generasi yang lahir pada 1965. Sejak saya dalam kandungan hingga saya berusia sekitar 10 bulan, keluarga kami selalu dalam kecemasan. Suasana perang antara PKI dan Islam terjadi di kecamatan Randublatung, Blora. Ayah saya seorang naib, penghulu tingkat kecamatan. Artinya, dia salah satu satu sasaran utama tingkat kecamatan. Suasana mencekam di tempat kami, sama dengan tempat-tempat lain, dimana basis PKI berimpitan dengan basis Islam.
Blora adalah daerah konflik berdarah. Dalam peristiwa pemberontakan komunis 1948 yang berpusat di Madiun, Blora ikut mendapat limpahan konflik. Pertempuran yang meluber hingga Blora, sebagaimana diceritakan beberapa narasumber saya, menewaskan banyak orang. Sesudah 1948, sekali lagi pada 1965, Blora kembali berdarah.
Selama saya tumbuh menjadi dewasa, berkali-kali ibu bercerita mengenai kejamnya situasi sebelum, selama, dan sesudah 1965 di Blora. Setiap malam, selama berbulan-bulan, seusai Magrib, bapak selalu keluar rumah hingga subuh hari. Para laki-laki yang bergabung dalam Partai Masyumi, baik dari NU maupun Muhammadiyah berkumpul di Balai Desa Randublatung, bersama tokoh-tokoh birokrasi desa dan kecamatan. Mereka meyakini pasti akan mati kalau PKI berkuasa. Karena itu, mereka siap mati dalam persiapan perang melawan PKI.
Ibu di rumah ditemani oleh kakak sulung saya yang masih kelas 5 SD dan adik-adiknya, termasuk saya yang masih dalam kandungan, dan kemudian lahir bayi. Suatu kali, saking takutnya, pernah ada seekor kodok yang sedang melompat dilempar dengan sandal. Sekedar mengecek, apakah kodok yang melompat itu kodok betulan atau bukan.
Peristiwa 1965 itupun terjadi terlalu cepat dari rencana PKI. Itu memungkinkan pertempuran antar warga dengan warga yang di dalamnya ada tentara, dimenangkan oleh kelompok Islam. Yang menang di antara tentara, tentu saja tentara hijau. Saya ingin sampaikan cerita orangtua kami, bahwa TNI pun terbelah. TNI merah di Blora yang kalah mengamuk membakar rumah penduduk. Ketika sampai di Kecamatan Randublatung, mereka sudah membakar toko-toko yang sebagian besar milik warga Tionghoa nasionalis dan kantor-kantor pemerintah. Kalangan Tionghoa pun terbelah, antara yang pro-PKI dan yang bukan.
Ayah saya dan Pak Lurah Randublatung waktu itu, menurut ceritanya melakukan negosiasi yang berbahaya dengan pecahan kompi TNI merah yang membakar rumah, toko-toko Cina di Randublatung. Negosiasi berhasil sehingga pembakaran bisa dihentikan dan tentara Banteng Raiders yang ngamuk diminta mundur.
Mungkin karena peristiwa itu, keluarga kami dan keluarga pak lurah secara tradisional dihormati para orangtua di Randublatung, termasuk para Tionghoa sepuh waktu itu. Masa kecil itu, saya masih menyaksikan sisa-sisa rumah tetangga Cina pro-komunis dibakar persis di depan rumah kami serta beberapa petak lainya. Ibu dan bapak hanya cerita, bahwa rumah itu terbakar. Titik. Tentu belakangan saya dapat cerita dari kakak dan teman-temannya yang menyaksikan peristiwa itu.
Saya juga dapat cerita, bagaimana bapak terlibat penghentian perang dan berusaha menghentikan pembantaian. Betapa sulitnya, karena apabila membela orang-orang yang dituduh PKI, salah-salah bisa dituduh pro-PKI.
Tak hanya itu, bagaimana sulitnya mengatur keluarga sendiri yang ikut terlibat pula dalam pembantaian. Salah seorang paman jauh kami, astaghfirullah, sempat menjadi salah satu tim eksekusi PKI. Cerita begitu absurd. Suatu kali, dia bercerita pada kakak saya, ketika parang akan menghujam ke tubuh tertuduh PKI, ada tawanan yang sebelum tewas, berteriak “Allahu Akbar”. Ibu yang mendengar keterlibatan adik jauhnya itu lantas melarang keras dia bergabung dengan tentara.
Selama bertahun-tahun sesudah 1965, Blora masih saja panas. Semasa kecil, saya masih mendengar cerita tentang Mbah Suro Nginggil, seorang lurah dukun. Padepokannya menjadi tempat berlindung eks PKI yang kemudian dihancurkan TNI dengan penyerbuan berat. Pasti yang mati banyak. Anak-anak kadang menirukan bagaimana penyerbuan TNI itu, berdasar cerita kakak-kakaknya.
Tetangga depan rumah saya, kebetulan pembuat cinderamata khas yang dijual ke padepokan Mbah Suro Nginggil, bangkrut sesudah padepokan hancur. Semasa kecil, ketika bermain menyusuri desa-desa, saya juga pernah menemukan gundukan tanah. Penduduk desa mengatakan itu kuburan orang-orang tak bernama.
Apakah di antara keluarga kami tidak ada yang menjadi korban, dituduh sebagai PKI? Tentulah ada. Kakek saya dari pihak ibu, yang biasa dipanggil Mbah Nang, kebetulan bekerja di Perusahaan Migas Cepu. Organisasi buruhnya dianggap bergabung dengan PKI. Akhirnya kakek yang sinder minyak dengan penghasilan mapan itu dikeluarkan dari kantor. Dia mengubah profesi menjadi juragan tahu. Saban sore, juga banyak santri mengaji di rumahnya. Tetap saja, Mbah Nang saya dicap PKI.
Berkali-kali, kakek saya menjelaskan kepada petugas Kodim dan Koramil, bahwa ia adalah seorang kiai. Bahwa ia adalah guru ngaji keluaran pesantren besar ternama di Cepu dengan Kiai Usman sebagai gurunya. Tentu saja bukan dan tidak mungkin komunis. Tak ada kata ampun apalagi pengertian. Kakek saya tetap kena cap PKI.
Setiap pemilu di zaman Orba harus berkumpul di kantor Koramil dalam pengawalan tentara agar tidak mengacau situasi. Kakek dipermalukan begitu di sepanjang hidupnya. Hingga SMP sebelum pindah ke Yogyakarta, saya tumbuh bersama teman-teman yang sebagian tidak memiliki bapak. Sebagian besar Jawa, tapi juga beberapa Cina.
Sekitar 1990-an akhir, ketika saya sudah tinggal di Yogyakarta, seorang tukang becak sepuh yang mangkal di dekat markas tentara Kenthungan, Jalan Kaliurang Sleman, bercerita. Tentang bagaimana batalyon TNI di Kentungan yang bergabung dengan PKI harus diganti, dievakuasi keluar batalyon, dalam suasana menegangkan.
Penulis: M. Faried Cahyono (jurnalis senior, peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM)
