Ilustrasi: aksi buruh di Yogyakarta memperingati Mayday 2016, di kawasan Malioboro, Minggu (1/5/2016). (sutriyati/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Organisasi pergerakan masyarakat sipil, Militan Indonesia menilai, buruh berhak memiliki partainya sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk di ranah politik.
Anggota Pusat Komite Militan Indonesia, Pandu Jaka Surya kepada kabarkota.com di Yogyakarta, Minggu (1/5/2016) mengungkapkan, Kekuasaan atas negara tidak boleh diwakilkan kepada partai-partai borjuis yang cenderung hanya memperjuangkan kepentingan kelasnya masing-masing, tetapi partai buruh rakyat
“Partai buruh yang pernah ada bukan bukanlah parrtai buruh massa tapi justru terisolasi dari massa sehingga dapat suara minim,” ucapnya.
Masyarakat, menurutnya, perlu melihat perjuangan buruh tidak sekedar untuk kelompoknya sendiri, melaikan demi masyarakat secara keseluruhan.
Lewat partai politiknya sendiri, lanjutnya, buruh bisa mengedepankan kandidat-kandidat dalam pemilu, dari tingkat kota sampai nasional. Tujuannya, agar buruh punya perwakilan parlemen yang bisa menyuarakan kepentingan buruh dalam melawan kebijakan-kebijakan pro-kapital dan meloloskan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.
“Karenanya, kalau buruh berkuasa maka masyarakat juga akan menikmati kesejahteraan,” anggapnya. (Rep-03/Ed-03)
