Ilustrasi (youtube.com)
JAKARTA (kabarkota.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai, militer Filipina gagal dalam melakukan operasi militer guna pembebasan sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Tipo-tipo, Basilan, Filipina Selatan. Pasalnya, 18 tentara Filipina meninggal dalam baku tembak, namun keberadaan para sandera, khususnya 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih ditahan tak diketahui di mana keberadaannya.
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menganggap, hal tersebut menambah panjang catatan kegagalan yang dilakukan pemerintah Filipina di wilayah selatan.
Mahfudz berpendapat, semestinya kegagalan tersebut menjadi pertimbangan pemerintah menempuh jalur negosiasi untuk membebaskan 10 WNI yang disandera.
“Walaupun ini tidak mengenakkan, tapi dalam prioritas terkait keselamatan mereka memang mau tidak mau mengambil jalur negosiasi,” tuturnya seperti dikutip CNN Indonesia, Selasa (12/4/2016).
Meskipun perusahaan asal awak kapal, PT Patria Maritime Lines sudah telah melakukan komunikasi dengan Abu Sayyaf. Namun pihaknya tetap mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengintensifkan komunikasi.
“Saya pikir menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan pendampingan, memfasilitasi dalam pembebasan sepuluh WNI itu,” anggapnya.
Ditambahkan Mahfudz, pemerintah harus mencontoh kasus dibebaskannya seorang sandera asal Italia, yang melalui opsi tebusan.
“Ini (operasi militer) tidak memungkinkan dan tidak bisa dijamin keberhasilannya, termasuk tidak bisa dijamin keselamatan sanderanya,” ujarnya lagi
Sementara itu, anggota komisi I DPR RI lainnya, Tantowi Yahya meminta, agar pemerintah berhati-hati dalam melakukan negoisasi terhadap kelompok Abu Sayyaf. Mengingat, kelompok tersebut disinyalir memiliki banyak faksi dan sejumlah agenda yang tak bisa diprediksi.
“Kalau salah, hasilnya akan salah dan bahkan akan membahayakan jiwa,” katanya.
Anggota Komisi Pertahanan Ida Fauziah pun meminta pemerintah mengedepankan jalur diplomasi untuk membebaskan 10 WNI yang disandera. Sebab menurutnya, jika pemerintah menuruti keinginan Abu Sayyaf yang meminta tebusan, bisa saja hal tersebut akan terulang lagi ke depannya.
“Dilematis memang. Tapi kami yakin pemerintah dapat memikirkan langkah terbaik,” ucapnya.
Kesepuluh WNI itu sudah mencapai pekan ke-dua di bawah sandera Abu Sayyaf. Hingga kini belum ada informasi lanjut.
Sementara, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menyatakan, hingga kini Kemlu tidak menerima informasi bahwa sandera WNI berada di lokasi penyerbuan.
“Kami tidak pernah memperoleh informasi bahwa 10 WNI ada di daerah Basilan,” ungkapnya.
Dubes RI untuk Filipina, Johny Lumintang juga menyatakan, belum ada informasi resmi yang signifikan dari pemerintah Filipina soal nasib 10 WNI yang disandera. (Rep-03/Ed-03)
