Logo Gafatar (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menganggap, para mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah menjadi korban eksploitasi ideologi dan manipulasi kepentingan kelompok tertentu, melalui beragam aktivitas sosial yang mereka lakukan selama ini.
Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin mengatakan, hal itu tampak dari kekuatan bujukan para perekrutnya yang mampu mencerabut eks Gafatar dari lingkungan keluarga dan sosialnya, dan memilih pindah ke Kalimantan Barat sebuah kawasan yang telah dipersiapkan oleh pimpinan gafatar sebagai pemukiman khusus ormas tersebut.
Bukti lainnya, sebut Yamin, eks pengikut Gafatar memiliki latar belakang yang beragam, baik dari sisi usia, jenis kelamin, maupun pekerjaannya.
“Kenyataan ini menunjukkan juga beragam motif keterlibatan mereka dalam Gafatar,” ucap Yamin dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Rabu (27/1/2016).
Setidaknya, ada tiga kelompok keterlibatan eks Gafatar. Pertama merupakan kelompok int yang terdiri para pendiri dan elit organisasi Gafatar. Kedua, kader yang merekrut sekaligus memimpin di wilayah tersebut, serta ketiga adalah pengikut yang lebih cenderungkarena faktor bujukan, darpada kesadaran diri.
Oleh karena itu, MPM PP Muhammadiyah berpendapat bahwa pendekatan masalah eks Gafatar ini semestinya secara holistik dan terpadu. Antar lain, secara ekonomi mereka perlu pendampingan, baik itu di bidang pertanian, industri kecil, dan berbagai bidang lainnya.
“Secara sosial, eks Gafatar juga perlu mendapatkan ruang eksistensi diri, dengan memperoleh kesempatan untuk memberikan sumbangsih sosial, melalui aktivitas sosial keagamaan yang jelas arahnya,” Yamin menambahkan.
Sementara dari faktor teologis dan ideologis, menurutnya perlu proses penyadaran melalui dialog dan pembinaan keagamaan.
“MPM PP Muhammadiyah dengan tangan terbuka bersedia memberikan pendampingan yang holistik dan terintegrasi sehingga mereka dapat hidup normal kembali di tengah keluarga dan masyarakat,” tuturnya. (Rep-03/Ed-03)
